www.peluangproperti.com

Keputusan untuk tidak mengajukan suntikan modal dalam format Penyertaan Modal Negara (PMN), guna membantu pendanaan proyek jalur bebas hambatan Trans Sumatera telah diambil pemerintah. Hal tersebut berdampak pada PT Hutama Karya (persero) sebagai BUMN yang dipilih untuk menjalankan proyek ini, sehingga firma tersebut harus menemukan sumber pembiayaan lain.

Dahlan Iskan selaku menteri BUMN mengatakan pendanaan proyek penting ini akan didukung oleh kerjasama antar BUMN.

“Jadi kita tidak dapat pinjaman PIP (Pusat Investasi Pemerintah) dan juga PMN. Sehingga Pendaan Tol Sumatera seutuhnya jadi tanggung jawab pihak BUMN,” ucap Dahlan, pada Selasa malam (16/9/2014) di gedung DPR/MPR/DPRD, Jakarta.

Jalan keluar lain yang harus ditempuh adalah PT Hutama Karya hanya akan bertindak sebagai kontraktor. Walaupun dalam skenario awal Peraturan Presiden (Perpres) menyatakan Hutama Karya sebagai, kontraktor, investor, sampai operator jalan tol.

“Tidak harus jadi operator. Nanti yang saya pertimbangkan adalah begitu seandainya seksi 1 atau Palembang – Indralaya hampir rampung, sebutlah 80 persen, ini bisa di tawarkan kepada pihak Jasa Marga atau penawar tertinggi lainnya,” katanya.

PT Jasa Marga tbk sebagai BUMN operator lintas cepat akan menjadi calon pembeli atau standy buyer untuk ruas –ruas Tol Trans Sumatera yang dibangun oleh Hutama Karya. Pendapatan dari penjualan ruas tol tersebut akan digunakan lagi untuk mendanai dan membangun ruas berikutnya, karena sedikitnya ada 23 ruas yang terdapat dalam proyek ini. Untuk tahap pertama, Hutama Karya diminta mengerjakan ruas tol Palembang – Indralaya.

“Itu untuk mendanai pembangunan seksi II, nanti setelah dijual lagi. Kira-kira seperti itu. Serupa dengan Tiongkok, agar bisa lebih cepat proses pembangunan jalan tol ini,” ungkap Dahlan.

Akan menyusahkan Hutama Karya secara financial apabila tidak dilakukan terobosan tersebut. Masalahnya sebelum ruas Tol Trans Sumatera dibangun seluruhnya, kondisi tersebut tidak laik secara bisnis. Kondisi dapat berubah setelah tol rampung.

“Kalau tanpa cara seperti itu, Hutama Karya akan lama pengembaliannya. Dia juga tidak mampu membangun ruas tol lain berikutnya,” jelas Dahlan.

Sumber : detik