70 Selasa, 30 Juli 2013 | 01:52:24

Ada Pelanggaran Tata Ruang, Adukan ke Sini!

ada-pelanggaran-tata-ruang-adukan-ke-sini

Dirjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Basoeki Hadimoeljono mengatakan bahwa UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur sanksi cukup jelas di bidang penataan ruang. Sanksi tersebut adalah sanksi administratif dan pidana yang menyangkut pelanggar dan pemberi ijin. Serta, pemberian insentif dan pinalti kepada pemerintah lokal.

Kini, penyelenggaraan ruang difokuskan pada pengendalian pemanfaatan ruang. Menurut UU, ada empat pilar perencanaan, pemanfaatan, pelaksanaan dan pengendalian penataan ruang. Sampai saat ini untuk perencanan dan pemanfaatan sudah memiliki legal basis (aspek) berupa RTRW baik nasional, provinsi dan kab/kota. Dari 33 provinsi baru 15 provinsi yang menetapkan Perda. Dari 491 kab/kota baru 303 kab/kota.

"RT RW yang dibuat sudah cukup untuk memulai pengendalian. Menyusun RTRW dan Perda memerlukan waktu yang tidak singkat karena RT RW tidak hanya menyangkut bidang PU, tapi juga pertambangan, kehutanan dan bidang lain. Yang masih perlu dipercepat adalah kesepakatan dalam penataan ruang di bidang kehutanan. Kita harus hati-hati jika ingin merubah peruntukan dari hutan lindung kehutan budi daya," ujar Basoeki seperti dikutip dalam situs Kementerian PU, Senin (29/7/2013).

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama anggota Komisi V DPR RI Yosep Umarhadi menambahkan, DPR RI menyambut baik pemerintah memprioritaskan pengendalian penataan ruang. Walaupun unsur perencanaan dan pemanfaatan masih dalam proses. "Pengendalian penataan ruang perlu dilakukan agar tidak terlambat. Pengendalian tersebut yakni pengawasan, pemantauan dan penertiban pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan UU dan RTRW," tutur Yosep.

Menurutnya, mekanisme efektif dalam pengendalian tata ruang dengan menyelesaikan peraturan di bawah UU hingga ke peraturan zonasi. Peraturan zonasi menjadi acuan masyarakat untuk ikut mengawasi apakah pembangunan di daerahnya sudah seusai dengan rencana detail tata ruang. Pengendalian tata ruang diatur dari mikro lalu ke detail. Misalnya, di daerah resapan dibangun bangunan, di bantaran sungai dibangun bangunan. Memonitor pelanggaran memerlukan keterlibatan masyarakat.

"Hingga kini PU memiliki sekira 500 PPNS yang bertugas mengawasi tata ruang dengan Kepolisian. Kewenangan mereka adalah sebagai penyidik. Jika oleh PPNS ditemukan ada pelanggaran maka data dikumpulkan, kemudian dianalisa dibantu tim pakar dari ahli independen. Jika terbukti penyalahgunaan maka diserahkan pada kejaksaan dan kepolisian," tegas Basoeki.

Dia menambahkan, sebelum melakukan pengendalian tata ruang, secara internal telah disusun suatu mekanisme pengaduan. Penyampaian pengaduan bisa melalui telepon 021-72784660 atau email: ppns@taru.pu.go.id.



Sumber: Okezone Property

📄 View Comment

Bagikan:
Tulis Komentar

4 Komentar

  1. Ignasi Cleto Agustus 29, 12:53

    Usu inani perfecto quaestio in, id usu paulo eruditi salutandi. In eros prompta dolores nec, ut pro causae conclusionemque. In pro elit mundi dicunt. No odio diam interpretaris pri.

    Tanggapi Komentar
    • Orange-Themes Agustus 29, 12:53

      Ad est audire imperdiet. Cum an docendi assentior. Usu inani perfecto quaestio in, id usu paulo eruditi salutandi. In eros prompta dolores nec, ut pro causae conclusionemque. In pro elit mundi dicunt. No odio diam interpretaris pri.

      Tanggapi Komentar
Lihat semua komentar

Tulis Komentar

Anda harus Login terlebih dahulu untuk dapat menulis komentar.

    Artikel Terkait

    Tidak ada artikel terkait

Pencarian Artikel