www.peluangproperti.com

Pemerintah, disamping memberikan bantuan untuk membeli rumah baru saat ini ada lagi bantuan yang diberikan oleh pemerintah yakni berupa program bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Pada tahun 2015 yang  lalu pemerintah menyalurkan BSPS sebesar Rp1,1 triliun, dana tersebut adalah untuk memperbaiki 82.245 unit rumah.  

Untuk mendapatkan bantuan bedah rumah atau renovasi dari pemerintah, ada beberapa kriteria dan syarat yang harus dipenuhi yakni, mencakup kondisi umum wilayah serta  indikator pribadi dari calon penerima. Sedangkan mengenai kondisi umum dari suatu wilayah tersebut adalah mencangkup  kabupaten ataupun kota yang tingkat kemiskinannya bernilai di atas rata-rata nasional.

Disamping itu jumlah rumah yang tidak  layak huni dan jumlah kekurangan rumah (backlog) juga di atas rata-rata nasional, hal ini berdasarkan catatan dari Bappenas atau BPS.  Pemerintah daerah tersebut juga harus menjadikan perumahan sebagai program percepatan didalam pembangunan nasional serta mempunyai dana operasional perumahan. Mengenai kesepakatan tentang pembangunan perumahan itu harus tercantum di dalam anggaran tahun berjalan.

Tidak hanya itu tiap daerah juga  harus memiliki unit kerja pada bidang perumahan sekurang-kurangnya dijabat oleh pejabat setingkat eselon III. Sementara untuk kriteria pribadi, penerimanya harus berasal dari  kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yakni dengan penghasilan di bawah upah minimum regional (UMR) propinsi. Pembeli juga harus  sudah berkeluarga, memiliki atau menguasai tanah, dan belum pernah menerima bantuan perumahan dari pemerintah.

Bantuan pemerintah ini diprioritaskan kepada mereka yang mempunyai rencana akan membangun ataupun ingin  meningkatkan kualitas rumahnya. Oleh karena itu calon penerima harus  bisa membuktikan melalui tabungan bahan bangunan, pembangunanannya sudah dimulai, punya dana untuk tambahan BSPS, dan harus serius mengikuti program BSPS serta dapat bekerja  secara kelompok.

Jika di tinjau secara fisik maka rumah yang dibantu harus berada di atas tanah yang dikuasai pemiliknya dengan batas-batas jelas. Lahan yang dimilikinya tidak dalam status sengketa dan harus sesuai dengan tata ruang serta  luas bangunan maksimal 45 meter persegi. Namun untuk tanah waris yang belum dibagi tidak masuk ke dalam kriteria ini.

Sumber: housingestate