www.peluangproperti.com

Apindo atau Asosiasi Pengusaha Indonesia menolak dilibatkannya para pengusaha didalam pengesahan Tabungan perumahan Rakyat (Tapera). Penolakan yang di ajukan oleh para pengusaha tentu saja berdasarkan beberapa alasan.

Hariyadi Sukamdani sebagai Ketua dari Apindo mengatakan penolakan ini disebabkan beban pengusaha terhadap pekerja dinilai sudah terlalu tinggi dan beban itu jauh sebelum menanggung iuran Tapera, hal ini lah yang menjadi dasar dari penolakan para pengusaha.

Menurut Haryadi, berkaitan dengan peraturan yang ada sekarang ini, sudah menjadi beban bagi para pengusaha. Apabila dihitung secara riil bisa dilihat dari kenaikan upah minimum karyawan yakni antara 32 persen sampai 35 persen.

Haryadi menjelaskan, jumlah kenaikan upah ini sudah sangat signifikan dan jumlahnya pun tidaklah sedikit sehingga menjadi beban bagi pengusaha.

Sedangkan di sisi lain, jelasnya, dalam hal ini pemerintah sendiri telah mempunyai program tenaga kerja yang didapatkan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ada program jaminan hari tua yaitu program didalam pemberian subsidi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang diberikan kepada peserta BPJS.
Melalui program BPJS, menurut Haryadi ,program ini dapat  dioptimalkan daripada harus membentuk Tapera.

Alasan ini lah yang menjadikan Apindo sejak awal menolak dengan diadakannya Tapera. Menurutnya, iuran pengusaha per bulan untuk Tapera dinilai sangat besar.

Ide dibentuknya Tapera ini segenap anggota Apindo konsisten untuk  menolak tabungan rakyat tersebut. Hal penolakan ini seperti yang telah diungkapkan diatas dikarenakan iuran yang ditetapkanTapera adalah sebesar 2,5 persen dan ini dinilai tidak kecil, ujar Haryadi.

Haryadi mengatakan apabila Tapera tetap dipaksakan juga maka program BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan hari tua tidak berguna. Padahal, dengan adanya iuran BPJS ini pun sudah memberatkan para pengusaha.

Sumber: Kompas