www.peluangproperti.com

Sekarang  ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang mengumpulkan informasi-informasi atau menginventarisir mengenai lahan-lahan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kemenkeu, dimana dapat dimanfaatkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakayat (PUPR) untuk kepentingan masyarakat.

Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakayat (PUPR) mengutarakan bahwa lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan Perumahan bagi rakyat. Disamping itu, ada juga infrastruktur lain yang dapat dibangun di atas lahan tersebut misalnya embung dan saluran sanitasi.

Ide ataupun inisiatif penggunaan lahan ini datang dari Kementerian Keuangan. Sekitar 2-3 bulan yang lalu Basuki bertemu dengan Menkeu Bambang Brodjonegoro kemudian ditengah berbincangan beliau mengatakan hendak menyerahkan lahan yang dikelola oleh Dirjen Kekayaan Negara, untuk dipergunakan dalam membuat infrastruktur, jelas Basuki, saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (25/11/2015).

Mengenai lahan yang dapat dimanfaatkan menurut Basuki, bisa berlokasi di berbagai tempat yang ada di seluruh Indonesia. Untuk "Detilnya yang punya data Pak Dirjen Kekayaan Negara (Kemenkeu). Sekarang sedang diinventarisir," tutur dia.

Sedangkan  Syarif Burhanudin, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, ditempat yang terpisah mengatakan bahwa informasi awal yang diterimanya mengenai total luas lahan yang dimiliki Kemenkeu yang bisa dimanfaatkan hanya sekitar 360.000 hektare (ha).

Ada sekitar 360,000 ha tanah  yang dimiliki Kemenkeu akan diserahkan. Tanah tersebut akan dipergunakan untuk penyediaan rumah, jelas Syarif. Dan Syarif menilai bahwa cara ini bisa menjadi solusi untuk menekan harga jual rumah yang memang rencananya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Lahan atau tanah adalah hal yang paling utama untuk melakukan pembangunan dan merupakan salah satu komponen pembentuk harga jual unit suatu hunian. Apabila harga tanah terlalu tinggi maka akan sulit untuk menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terutama didalam menentukan harga rumah yang berdiri di atas lahan yang harganya tinggi.
‎

Menurut Syarif, hal ini adalah salah satu upaya agar  rumah yang dibangun nanti harganya tidak terlalu mahal. Terlebih hunian yang akan dibangun ini akan berdiri diatas lahan milik  pemerintah, sehingga nantinya bisa di HGB diatas HPL, jelas dia.

Sumber: detik