416 Jum'at, 18 September 2015 | 11:34:50

Menteri Ferry Mencari Persediaan Lahan Untuk Sejuta Rumah

Menteri Ferry Mencari Persediaan Lahan Untuk Sejuta Rumahradarpena

Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempunyai tanggung jawab atas perizinan tanah.  Ferry Mursyidan Baldan, Menteri ATR/BPN  berpendapat bahwa program perizinan ini masuk ke dalam prioritas pengadaan tanah.

Program pemerintah ini dapat berjalan, karena masuk dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Menurut Ferry, disini tinggal menunggu REI untuk menghitung jumlah lahan yang akan di bangun sejuta rumah yang akan diperuntukan bagi  MBR.

REI juga dapat memberikan rekomendasi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ke  perusahaan real estate mana saja yang dinilai  layak dan patut untuk diberikan kompensasi dalam program ini.

Ferry berjanji, apabila sudah ada daftarnya, maka pihaknya akan membantu untuk kemudahan perizinannya. Walaupun begitu, Ferry juga mengingatkan untuk para pengembang yang dimudahkan harus benar-benar terjun langsung ke dalam program sejuta rumah.

Ferry  juga menjelaskan bahwa program tersebut sangat erat kaitannya dengan perubahan tata ruang. Dalam penggunaan lahan juga sangat berpengaruh terhadap adil dan tidaknya bentuk dari tata ruang suatu wilayah, dalam hal ini khususnya pengadaan tanah untuk sejuta rumah.

Menteri Ferry dapat mengusahakan untuk mempercepat dalam hal perizinannya. Beliau juga mengatakan bahwa hal ini bukanlah merupakan sesuatu hal yang sulit. Akan tetapi, dalam hal ini beliau tidak bisa memberikan janji mengenai lahan akan  selalu tersedia. Jadi dalam hal ini pihaknya hanya membantu dalam perizinan saja tetapi bukan untuk menyediakan lahan, sebab jika harus menyediakan lahan terus terang pihaknya, tidak akan sanggup, jelas Ferry.

Untuk dalam hal pemberian izin, dalam waktu satu hari saja pihaknya bisa melakukannya. Namun dengan persyaratan, sertifikat kepemilikan tanahnya jelas. Menurut Ferry, biasanya orang menjual beli tanah tapi tidak meminta persetujuan dari BPN terlebih dahulu.

Yang terjadi saat ini adalah  penghuni rumah yang tidak memiliki sertifikat asli dan mengakui telah tinggal selama 15 tahun, tetapi  pada saat akta jual belinya keluar, barulah  diketahui bahwa rumah itu bukan miliki  penghuni tersebut.

Ada persoalan lain dalam pengadaan lahan selain kepemilikan, yaitu mengenai pembayaran. Biasanya, proses pengumuman pembayaran memakan waktu selama 14 hari, tetapi proses ini bisa dipercepatan yaitu dengan  menggunakan model proses time table dan pada saat disampaikan ada inventarisasi, maka  pembayaran bisa langsung dilakukan, ucap Ferry.

Sumber : Kompas


📄 View Comment

Tulis Komentar

4 Komentar

  1. image
    Ignasi Cleto Agustus 29, 12:53

    Usu inani perfecto quaestio in, id usu paulo eruditi salutandi. In eros prompta dolores nec, ut pro causae conclusionemque. In pro elit mundi dicunt. No odio diam interpretaris pri.

    Tanggapi Komentar
Lihat semua komentar

Tulis Komentar

Anda harus Login terlebih dahulu untuk dapat menulis komentar.

Pencarian Berita