255 Senin, 20 April 2015 | 09:35:46

Pemeritah Mengenakan PBB Pada Pemakaman Komersial

Pemeritah Mengenakan PBB Pada Pemakaman KomersialIlustrasi

Tempat pemakaman seharusnya disediakan sebagai lahan yang berfungsi sosial, namun saat ini fungsinya telah berubah menjadi komersial. Dampaknya adalah lahan untuk pemakaman akan sangat terbatas bagi kalangan yang tidak mampu.

Kejadian tersebut membuat pemerintah mengeluarkan peraturan baru terhadap pemakaman komersial, dimana lahan tersebut akan dikenakan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

Ferry Mursyidan selaku Kepala Badan Pertahanan Nasional atau Menteri Agraria dan Tata Ruang, mengatakan bahwa tanah kuburan merupakan lahan yang bebas dari PBB. Namun jika pemakan dipatok dengan harga tertentu, maka lahan tersebut tidak dapat lepas dari PBB.

Harga lahan pemakan yang cenderung tinggi, membuat masyarakat yang memiliki ekonomi lemah tidak dapat menggunakan lahan tersebut sebagai pemakaman . Hal tersebut sudah sangat jauh dari fungsi awalnya, dimana seharunya baik orang miskin maupun kaya dapat menggunakan lahan tersebut sebagai lokasi pemakaman.

Keadaan ini menjadi sangat tidak manusiawi, ketika si miskin yang berada disekitar lokasi pemakaman komersial harus mendapatkan lokasi yang jauh dari area pemakaman tersebut karena tidak mampu untuk membayar lahan pemakaman dan si kaya bisa mendapatkan tempat yang mudah dijangkau karena memiliki uang untuk membayar lahan yang diinginkannya.

Dampak yang akan terjadi disebabkan oleh pembatasan antar kalang tersebut akan menjadi bom waktu, yang pada akhirnya akan meledak dan menciptakan kelompok- kelompok yang terpisah antara masyarakat yang miskin dengan yang kaya. Hal tersebut tidak akan baik bagi kehidupan bermasyarakat di Indonesia, karena ketersedian lahan cenderung disediakan hanya untuk masyarakat yang mampu saja.

Pengenaan pajak terhadap lokasi pemakaman komersial bukan untuk mengambil keuntungan bagi pemerintah, namun dengan adanya peraturan ini akan menjadi solusi bagi masalah yang terjadi saat ini. Dengan begitu tidak ada perbedaan dan batasan antara yang kaya dengan yang miskin.

Pemerintah menegaskan jika lahan pemakaman tidak ingin dikenakan PBB, maka jadikanlah lahan tersebut untuk sosial. Namun jika dijadikan sebagai lahan komersial, maka pemerintah akan mengenakan PBB pada pemakaman tersebut.


Sumber : Kompas

📄 View Comment

Tulis Komentar

4 Komentar

  1. image
    Ignasi Cleto Agustus 29, 12:53

    Usu inani perfecto quaestio in, id usu paulo eruditi salutandi. In eros prompta dolores nec, ut pro causae conclusionemque. In pro elit mundi dicunt. No odio diam interpretaris pri.

    Tanggapi Komentar
Lihat semua komentar

Tulis Komentar

Anda harus Login terlebih dahulu untuk dapat menulis komentar.

Pencarian Berita