www.peluangproperti.com

Kendala yang kerap kali terjadi pada saat pembangunan jalan tol di Indonesia adalah karena terbatasnya ketersediaan lahan untuk pembangunan.

Pembangunan infrastruktur yang cepat dapat berdampak positif terhadap perekonomian negara, hal tersebut terjadi karena pertumbuhan ekonomi secara signifikan pada suatu negara.

Solusi yang dapat dilakukan agar pembangunan jalan tol di Indonesia tidak lambat, adalah dengan cara melakukan peraturan pemerintah yang baru saja diperbahrui. Peraturan tersebut berisi tentang melakukan pelelangan konstruksi pembangunan jalan tol sebelum adanya pembebasan lahan hingga 75%.

Tujuan dari peraturan pemerintah tersebut adalah agar tidak ada lagi alasan bagi para pemenang tender atau investor untuk menunda- nunda pembangunan jalan tol.

Ahmad Gani Ghazali, selaku Kepala Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT sekaligus Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan bahwa adanya peraturan tersebut merupakan pemerintah dalam melakukan atau mengadakan pembebasan lahan. Karena lelang investor baru akan dilakukan setelah adanya pembebasan sebanyak 75 % dari jumlah lahan yang dibutuhkan.

Peraturan ini dibuat agar tidak ada lagi keterlambatan dalam penyelesaian pembangunan jalan tol, seperti yang telah terjadi pada ruas tol Batang- Semarang dan Pemalang- Batang. Adapun acuan dari strategi ini berasal dari Peraturan yang dikeluarkan oleh presiden, yaitu pada nomor 30 Tahun 2015 setelah disahkan pada tanggal 17 Maret lalu.

Setelah adanya peraturan tersebut, pemerintah berharap tidak ada lagi pembangunan infrastruktur yang mangkak di Indonesia, sehingga perekonomian di sini akan semakin maju dan meningkat. Dampaknya akan berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, oleh karena itu investor harus dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam mewujudkan tujuan dari peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut. Tanpa adanya kerjasama yang baik, maka setiap pembangunan jalan tol yang ada di Indonesia akan selalu mangkak.

Sumber : Kompas