86 Rabu, 05 November 2014 | 12:50:34

Kesepakatn MKN Merupakan Solusi Kewajiban Ingkar Notaris

Kesepakatn MKN Merupakan Solusi Kewajiban Ingkar NotarisMedia Indonesia


Pemerintah menetapkan Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2014 mengenai perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004, mengenai Jabatan Notaris memecahkan antara tugas pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap notaris. Dalam menjalankan pembinaan, menteri membentuk MKN atau Majelis Kehormatan Notaris, sedangkan pengawasan menteri membuat MDP (Majelis Pengawas Daerah) sperti yang diatur dalam Pasal 66A ayat (1), (2) UU Jabatan Notaris

“Sehingga dalil permohonan yang menilai Pasal 66 UU No. 2 Tahun 2014 membangkitkan kembali ketentuan yang telah MK keliru,” ujar Mualimin Abdi selaku Kepala Balitbang Kemenkumham, ketika menyampaikan tanggapan pemerintah saat siding pengujian UU Jabatan Notaris di kamar siding MK, pada hari Rabu (29/10).

Sebelumnya, pengacara Tomson Situmeang mempermasalahkan tentang Pasal 66 ayat (1), (3), (4) UU Jabatan Notaris terutama frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” sehubungan dengan pemeriksaan proses peradilan yang menyertakan notaries. Alasannya, ketetapan serupa pernah dibatalkan MK lewat uji materi Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 30 Tahin 2004 khusunya frasa “dengan persetujuan Majesil Pengawas Daerah.”

Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2014 telah menyatakan pemeriksaan proses hukum yang mengukut serakan notaris tidak perlu persetujuan dari MPD. Ketentuan itu dianggap mempengaruhi tugas penegakan hukum oleh penyidik, advokat, hakin, dan penuntut umum, yang berakibat lenyapnya independensi dalam proses peradilan. Oleh karena itu, pemohon meminta MK melakukan pembatalan Pasal 66 ayait (1), (3), (4) UU Jabatan Notaris sebab tidak sejalan dengan 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Mualimin menambahkan, sejak berlakunya UU No.2 Tahun 2014, MKN diberi kuasa utnuk memberi persetujuan pemeriksaan notaris demi keperluan proses peradilan. Lembaga MKN tersebut dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM dalam rangka menjalankan fungsi pembinaan, bukan pengawasan.

“Ketetapan lebih lanjut tugas serta fungsi, syarat dan tata cara pemberhentian dan pengangkatan, atta kerja, struktur, anggaran MKN diatur dalam peraturan menteri. Sekarang ini peraturannya itu masih dalam tahap perampungan di Kemenkumham,” ucapnya.

Dia mengutarakan rasio legis di dalam Pasal 66 UU No.2 Tahun 2014 tersebut sebagai bentuk upaya menegakkan kewajiban ingkar atau hak ingkar notaris atau kewajiban merahasiakan isi sebuah akta. Jadi, persetujuan MKN sebagai jalan pembuka kewajiban ingkar notaris pada saat menghadapi peliknya proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta sidang pengadilan).

Mualimin menegaskan, rumitnya tugas serta kewajiban, dan jaminan pemanfaatan hak ingkar notaris dalam mengemban tugasnya dibutuhkan standar perlindungan baku dengan membuat MKN sebagai bentuk perlindungan untuk notaris.

Sebab pada pasal 66 ayat 1 UU no.1 Tahun 2014 justru untuk melindungi dan menyamakan kedudukan di hadapan hukum bagi notaries dalam memberikan keterangan dalam sebuah proses hukum.

“Pasal tersebut sejalan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sehingga permohonan tersebut harus ditolak atau minimal tidak dapat diterima,” harap Mualimin.

Sumber : hukum online

📄 View Comment

Tulis Komentar

4 Komentar

  1. image
    Ignasi Cleto Agustus 29, 12:53

    Usu inani perfecto quaestio in, id usu paulo eruditi salutandi. In eros prompta dolores nec, ut pro causae conclusionemque. In pro elit mundi dicunt. No odio diam interpretaris pri.

    Tanggapi Komentar
Lihat semua komentar

Tulis Komentar

Anda harus Login terlebih dahulu untuk dapat menulis komentar.

Pencarian Berita