209 Senin, 27 Oktober 2014 | 16:22:28

Sektor Perumahan Rakyat Berjalan Otomatis

Sektor Perumahan Rakyat Berjalan Otomatissumalaw

Enam hari paska pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Jokowi dan Jusuf Kalla, perangkat pemerintah belum juga diumumkan.

Tetapi, seluruh sektor, khususnya perumahan rakyat tetap dapat bergerak seperti sebelumnya. Terutama perumahan rakyat bagi kalangan premium yang mengekor mekanisme pasar. Pengembang tetap yakin melansir produk baru, dan konsumen juga yakin membelinya baik untuk dihuni ataupun sebagai investasi.

Sebagai contoh Sinarmas Land Group yang meluncurkan apartemen murah Gardenia Tower dalam pengembangan dari Casa de Parco. Apartemen tersebut dilabel dengan harga kisaran Rp 408 jutaan sebelum PPN.

Kekosongan kursi Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) juga tidak terlalu berdampak kepada perumahan rakyat kelas menengah ke bawah. Ini mungkin disebabkan program dan kebijakan telah berjalan selaras dengan mekanismenya.

Demikian Zulfi Syarif Koto, selaku Ketua Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia (LPP3I), memaparkan akibat kekosongan jabatan Menpera selama hampir satu pekan ini kepada wartawan.

“Kekosongan tersebut tidak signifikan pengaruhnya. Seluruh kebijakan dan program pemerintah telah berlangsung dengan baik. Bahkan November ini Bahkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ludes terserap serta bank-bank pengucur subsidi kehabisan anggaran,” ungkap Zulfi.

Sulfi menambahkan, yang menjadi tanda tanya ialah apakah pengembang perumahan rakyat kelas menengah ke bawah siap dengan keadaan ini.

“Pengembang perumahan kelas mengah ke bawah amat bergantung dengan pembiayaan. Sementara pihak perbankan tidak lagi menggelontorkan kredit lewat KPR inden. Hal tersebut yang pastinya memberatkan. Ditambah lagi dengan problema perpajakan,” jelas Zulfi.

Zulfi juga mengatakan, walaupun demikian harapan untuk membenahi kondisi pembangunan perumahan rakyat tetap ada. Namun, dengan catatan apabila Jokowi-JK menentukan orang yang tepat, serta paham akan sektor perumahan rakyat secara komperhensif.

“Dan pastinya, Kemenpera selaku lembaga, tidak boleh di satukan dengan Kementerian PU. Kekuasaan serta fokus kerja akan menjadi kurang tajam. Sehingga memungkinkan berkurangnya kemampuan menuntaskan backlog 15 juta rumah,” terang Zulfi.

Sumber : properti  kompas

📄 View Comment

Tulis Komentar

4 Komentar

  1. image
    Ignasi Cleto Agustus 29, 12:53

    Usu inani perfecto quaestio in, id usu paulo eruditi salutandi. In eros prompta dolores nec, ut pro causae conclusionemque. In pro elit mundi dicunt. No odio diam interpretaris pri.

    Tanggapi Komentar
Lihat semua komentar

Tulis Komentar

Anda harus Login terlebih dahulu untuk dapat menulis komentar.

Pencarian Berita