www.peluangproperti.com

Tidak tembusnya drainase Jalan PM Noor, di Samarind Utara, disebabkan permasalahan sengketa lahan. Hal itu menjadikan proses pembuatan drainase yang berupa kunci penanganan banjir di simpang Sempaja menjadi terkendala. Padahal Pemprov Kaltim siap mengucurkan anggaran.

Yusdiansyah selaku Kasubag Administrasi Perkotaan Bidang Perkotaan, Sekretariat Kota (Setkot) Samarinda mengungkapkan hal itu. Salah satunya pada simpang jalan masuk menuju Perumahan Tepian. “Lahan itu masih bermasalah, kami tidak berani untuk membebaskan lahan yang masih bergulir proses sengketanya,” ucapnya.

Sementara itu pada bagian sisi kiri Jalan PM Noor (mengarah ke simpang empat Sempaja) juga terhalang hal yang sama. “Dulu kira-kira 2006, pembebasan lahan memanfaatkan desain detail engineering design (DED). Tetapi saat ini pembebasan lahan harus memanfaatkan peta yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Samarinda,” ungkapnya.

Dia berjanji untuk waktu dekat akan menginventaris data kepemilikan serta ukuran tanah. Baik yang telah dibebaskan maupun yang belum. “Ini supaya pengerjaan drainase bisa kembali diteruskan tanpa halangan,” tutupnya.

Seperti yang telah diketahui, untuk penanganan banjir di Kota Tepian, Pemprov Kaltim mengucurkan dana Rp 15 miliar. Bentuk bangunan terbagi atas tiga tahap yaitu, penurapan SKM di perumahan Griya Mukti dengan panjang 200 meter, pembuatan drainase Jalan Lambung Mangkurat sekitar 220 meter dan penurapan SKM pada jalan Jelawat, yang terletak di samping jembatan II, Kelurahan sungai Dama) dengan panjang 28 meter. Semua pekerjaan ini drencanakan selesai pada akhir Desember.

Sedangkan bagi Jalan PM Noor, ada dana dari APBD murni 2014 Pemprov Kaltim Rp 7 miliar guna peningkatan drainase. Tetapi diketahui dana tersebut belum dapat menembuskan proyek hingga ke aliran SKM, sebab utilitas tiang listrik dan pembebasan tanah yang belum selesai.

Sumber : kaltim post