234 Jum'at, 19 September 2014 | 14:39:22

Ahok : Tidak ada sangsi Pelanggaran Hunian berimbang

Ahok : Tidak ada sangsi Pelanggaran Hunian berimbang

Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), Djan Faridz hari kemarin, 18 September mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. Djan beralasan kedatangannya ke KPK adalah untuk berkonsultasi mengenai Undang-undang pembangunan perumahan.

Djan mengatakan konsultasinya ini terkait dengan banyaknya pengembang yang melanggar UU tentang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Khususnya mengatur tentang hunian berimbang. Katanya hampir seluruh Pemda tidak melaksanakan UU tersebut. Dan paling buruk penerapannya adalah di DKI Jakarta.

Lawatannya ke KPK menurutnya adalah hanya melakukan konsultasi saja. Namun tidak tertutup kemungkinan bila ada dugaan pelanggaran hukum maka pengembang bisa dilaporkan ke KPK.

Sedangkan dari pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berkilah bahawa aturan hunian berimbang sulit ditegakkan. Peraturan tersebut sulit ditegakan karena tidak ada sanksi yang bisa menekan pengembang.

"Enggak ada sanksinya kalau mereka nggak bangunin hunian berimbang.", demikian kata Ahok di Balai Kota DKI, Kamis (18/09). Ahok kesulitan untuk menghadapi pengembang nakal yang tidak mengikuti aturan hunian berimbang.

Perangkat peraturan
Walaupun demikian, Ahok mengaku menyiapkan perangkat untuk kebijakan tersebut. Seperti menahan pengeluaran izin pembangunan berikutnya. Kalau enggak bikin kewajiban dulu, pemerintah tidak akan memberikan izin pembangunan selanjutnya.

Ahok juga siap menyediakan lahan untuk pemenuhan kewajiban pengembang. Sebab seringkali pengembang beralasan sulit untuk mencari pembebasan lahan untuk hunian kelas menengah kebawah. Alasannya harga di Jakarta sangat tinggi. Solusinya kata Ahok dengan menyediakan lahan pemprov untuk dibangun.

Ketentuan hunian berimbang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta UU Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun, ditetapkan mengenai proporsi pembangunan 1:2:3. Artinya 1 untuk hunian mewah, 2 menengah dan 3 rumah murah atau untuk pembangunan rusunami (rumah susun milik).

Sumber : antaranews, poskota, metrotvnews

📄 View Comment

Tulis Komentar

4 Komentar

  1. image
    Ignasi Cleto Agustus 29, 12:53

    Usu inani perfecto quaestio in, id usu paulo eruditi salutandi. In eros prompta dolores nec, ut pro causae conclusionemque. In pro elit mundi dicunt. No odio diam interpretaris pri.

    Tanggapi Komentar
Lihat semua komentar

Tulis Komentar

Anda harus Login terlebih dahulu untuk dapat menulis komentar.

Pencarian Berita