192 Rabu, 10 September 2014 | 17:18:14

Nilai Pembuktian Sempurna

Nilai Pembuktian Sempurnamedianotaris

Pengurus Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan PPAT Badung, Bali menggelar seminar sehari pada 5 September 2014. Acara yang diselengggarakan dalam rangka menyambut ulang tahun Ikatan Notaris Indonesia ke 107 dan Ikatan PPAT ke 27 tersebut bertema “Memaknai Akta Notaris Sebagai Akta Otentik Menjadi Alat Bukti Yang Sempurna”. Terdapat sekitar 330 peserta hadir dalam acara yang dibuka oleh Kapolda Bali Irjen Pol. Drs. A. J. Benny Mokalu, SH., dan dihadiri juga oleh pimpinan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Tinggi Bali. Sementara dari unsur notaris adalah jajaran Pimpinan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Dalam seminar tersebut diundang beberapa pembicara, yaitu Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Sugeng Riyono, SH yang membawakan makalah berjudul “Perlakuan Terhadap Akta Otentik Sebagai Alat Bukti di Persidangan.”

Pembicara lain itu Notaris dan dosen Magister Kenotariatan FH Universitas Indonesia Pieter E. Latumeten, SH yang menyampaikan makalah berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Profesi Notaris”.

Sugeng menilai, pasal 1870 KUHP Perdata dan 285 Rbg memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat bila bukti yang diajukan memenuhi syarat formal dan material dan bukti lawan tidak mengurangi keberadaan alat bukti itu. Dengan begitu segala isi dan pernyataan yang ada di dalam alat bukti itu memiliki nilai bukti yang sempurna dan mengikat.

Berikutnya dikatakan Sugeng bahwa alat bukti itu ialah sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai segala hal yang termuat di dalam akta itu. Selain itu akta bukti ini mengikat hakim dan menjadikan sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengeketakan.

Sebaliknya, Sugeng yang juga Ketua Pengadilan Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korusi menilai, suatu akta akan turun kekuatannya sebagai akta di bawah tangan bila melanggarpasal 38, 39 dan 40 UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan UUNomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pembicara lain, yaitu Kandidat Doktor Ilmu Hukum Pieter E. Latumeten, SH mengatakan bahwa akta partij ialah akta yang memuat secara otentik apa yang dijelaskan oleh penghadap kepada notaris yang menjalankan jabatannya, penghadap dengan sengaja datang di hadapan notaris dan memberikan keterangan itu yang oleh notaris dinyatakan dalam akta otentik.

Sementara akta pejabat, Pieter menilai, akta yang memuat secara otentik atas apa yang disaksikan atau dilihat dan didengar si notaris saat menjalankan jabatannya terhadap semua yang dilakukan pihak lain di hadapan notaris. Untuk akta pejabat seperti yang disebutkan Pieter ini adalah akta mengenai situasi rapat pemegang saham suatu PT, yang kemudian dicatat ke dalam akta.

 

 

Sumber: medianotaris

📄 View Comment

Tulis Komentar

4 Komentar

  1. image
    Ignasi Cleto Agustus 29, 12:53

    Usu inani perfecto quaestio in, id usu paulo eruditi salutandi. In eros prompta dolores nec, ut pro causae conclusionemque. In pro elit mundi dicunt. No odio diam interpretaris pri.

    Tanggapi Komentar
Lihat semua komentar

Tulis Komentar

Anda harus Login terlebih dahulu untuk dapat menulis komentar.

Pencarian Berita