117 Selasa, 09 September 2014 | 17:41:31

Pemerintah Harus Mengedepankan Dialog Pembebasan Lahan Proyek

Pemerintah Harus Mengedepankan Dialog Pembebasan Lahan Proyekokezone

Kesulitan tanah merupakan hal yang selalu di jadikan alasan bagi rendahnya perwujudan proyek infrastruktur. Hal tersebut dinyatakan oleh Ahmad Erani Yustika selaku Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).

Menurut Erani dalam penyelesaian hambatan lahan proyek infrastrukture pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan UU pengadaan tanah saja.

 “ Rumor kesulitan pengadaan tanah terus terjadi , Undang-undang ini sudah lama” Ujar Erani pada hari Senin (8/9/2014) di Jakarta.

Bahkan menurut Erani dalam permasalahan ini pemerintah hanya terfokus  pada UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan, sebagai solusinya.

Ahmad sendiri juga mengatakan, bahwa tim pembebasan lahan yang kurang efektif, beserta rendahnya kecakapan eksekusi, dan juga mafia lahan, menjadi sebab lambatnya realisasi pengadaan tanah bagi pembangunan.

“Saya rasa, masyarakat akan mengerti dan besedia, jika lahannya dijadikan untuk pembangunan oleh pemerintah. Apabila pemerintah terbukti bersih dan jujur di mata masyarakat” Ucapnya.

Ahmad juga menambahkan, apabila pemerintah sendiri tidak dapat mengedepankan dialog, dan mengganti kepemilikan, untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat, maka hambatan pengadaan lahan akan terus berlangsung.

Namun, Untuk mafia tanah yang seketika tampil, demi meraup keuntungan rente sehingga menyebabkan proyek tidak memiliki kepastian, Ahmad setuju apabila pemerintah menggunakan bleid.

Gubernur dari enam wilayah juga menyampaikan, dalam gambaran tiga tahun Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI), realisasi proyek masih jauh dari apa yang ditargetkan.

Seperti yang sudah diketahui, sebagian besar hambatan proyek disebabkan ketersediaan lahan. Khusus wilayah Bali dan Koridor Nusa Tenggara, merupakan daerah dengan nilai persentase terendah, dalam perwujudan pembangunan, yaitu hanya sekitar 52% dari target peluncuran.

Namun menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Armida Salsiah Alisjahbana. Dengan dicantumkannya tenggat waktu pembebasan tanah pada UU Pertanahan, otomatis memberikan kepastian jangka waktu proyek, dengan itu UU Pertanahan sudah cukup memberikan kepastian, kepada pihak penanam modal.

Sumber : Bisnis

📄 View Comment

Tulis Komentar

4 Komentar

  1. image
    Ignasi Cleto Agustus 29, 12:53

    Usu inani perfecto quaestio in, id usu paulo eruditi salutandi. In eros prompta dolores nec, ut pro causae conclusionemque. In pro elit mundi dicunt. No odio diam interpretaris pri.

    Tanggapi Komentar
Lihat semua komentar

Tulis Komentar

Anda harus Login terlebih dahulu untuk dapat menulis komentar.

Pencarian Berita