158 Rabu, 03 September 2014 | 12:47:17

Wadah Tunggal Guna Mengawasi

Wadah Tunggal Guna Mengawasimedianotaris

Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI) Adrian Djuaini, SH, Sp. N. terkejut saat mendengar ada pihak yang mengajukan uji materi soal “wadah tunggal” organisasi notaris. Ia menilai, saat terbitnya UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, uji materi ini dilaksanakan juga oleh notaris. Bahkan beberapa pemohon adalah orang yang sama, yang sedang memohon uji materi.

Tentang wadah tunggal sebenarnya pada UU Nomor 30 tahun 2004 pasal 82 tentang Jabatan Notaris “berbunyi” bahwa notaris Indonesia berhimpun dalam satu wadah organisasi. Yang belum disebutkan ialah namanya, yakni “Ikatan Notaris Indonesia”. Yang dimaksud “satu wadah” ialah “wadah tunggal”.

Saat itu permohonan para pemohon uji materi ditolak Mahkamah. Salah satu alasannya ialah bahwa notaris bukanlah profesi biasa. Berbeda dengan konsultan hukum atau pengacara, katanya.

Notaris diberi kewenangan oleh Negara dalam hal hukum privat, yakni dalam hal membuat akta-akta otentik. Karena diberikan beberapa kewenangan Negara di bidang hukum maka harus ada yang mengawasi, karena jika tidak diawasi ditakutkan akan disalahgunakan. Karena itulah Negara berwenang mengawasi dan mengadakan pembinaan. “Bayangkan kalau organisasinya banyak, bagaimana akan mudah mengawasi dan membina? Nanti dengan kode etik yang banyak akan sulit mengawasi,” ungkap Adrian.

Yang Adrian katakan, menurutnya menjadi alasan atau dasar mengapa organisasi notaris adalah wadah tunggal. Tetapi dengan adanya permohonan uji materi ini, ia tidak mempermasalahkannya. “Silakan saja. Toh, INI yang saya pimpin sekarang memiliki struktur organisasi dan anggota yang jelas, termasuk juga kegiatannya,” ujarnya. Ia menambahkan, dengan dicantumkannya INI di UU Perubahan UUJN Nomor 2 tahun 2014 berarti menjadi penegasan UU yang mengakui INI sebagai wadah tunggal.

Adrian juga menyampaikan bahwa timbulnya permohonan uji materi bisa diakibatkan sejumlah kekecewaan dalam proses organisasi di INI. Akibatnya ada pihak-pihak yang tidak puas dan meminta uji materi.

Dalam pengajuan permohonan ini Adrian merasa gembira sebab di antara majelis hakim MK yang ada, yaitu Hamdan Zoelva dan Patrialis Akbar, adalah orang-orang yang telah mengetahui dan mengenal notaris. Hamdan sempat menjadi kuasa INI saat kasus tersebut dimohon-ujikan di MK. Sementara, Patrialis Akbar adalah mantan Menteri Hukum dan HAM yang mengerti profesi notaris saat menjabat Menteri.

Adrian menjelaskan, dirinya menghormati hak orang untuk melakukan permohonan uji materi, namun dirinya berharap agar orang memahami adanya wadah tunggal.

Ia melanjutkan, perbedaan pendapat antar anggota dalam organisasi adalah hal biasa, dan ketidakpuasan tentu bisa terjadi. Tetapi dia berharap agar dalam berorganisasi, semuanya bisa bersikap dewasa. “Jangan membentuk itu (organisasi lain) karena ketidakpuasan, “ jelasnya. Jika ada lebih dari organisasi dalam suatu profesi, akan menimbulkan kesulitan dalam melakukan pembinaan, termasuk pengawasan etiknya, imbuhnya.

 

 

Sumber: medianotaris

📄 View Comment

Tulis Komentar

4 Komentar

  1. image
    Ignasi Cleto Agustus 29, 12:53

    Usu inani perfecto quaestio in, id usu paulo eruditi salutandi. In eros prompta dolores nec, ut pro causae conclusionemque. In pro elit mundi dicunt. No odio diam interpretaris pri.

    Tanggapi Komentar
Lihat semua komentar

Tulis Komentar

Anda harus Login terlebih dahulu untuk dapat menulis komentar.

    Berita Terkait

    Tidak ada artikel terkait

Pencarian Berita