44 Rabu, 27 Agustus 2014 | 10:11:12

Warga Tanjung Agung Berharap Pemerintah Turun Tangan

Warga Tanjung Agung Berharap Pemerintah Turun Tangantataruangpertanahan

Penanganan sengketa lahan seluas 600 hektar antara warga desa Tanjung Agung dengan PT. Bumi Sawindo Permai (BSP) belum mendapatkan solusi. Bahkan warga Desa Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim menginginkan masalah itu dimediasi oleh pemerintah kabupaten. Sudah hampir setahun pemasalahan lahan itu belum menemukan solusi antara perusahaan dengan warga. Padahal pemerintah kabupaten Muara Enim telah resmi meminta kepada perusahaan untuk melakukan pengukuran ulang pada lahan yang disengketakan.

Warga mengadakan rapat pada Selasa (26/8/2014) di Balai Desa Tanjung Agung, dipimpin oleh Dwi Apriani selaku Kades Tanjung Agung. Rapat tersebut dihadiri perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, dan sesepuh Desa Tanjung Agung. Dwi mengatakan bahwa ia sangat mendukung tindakan yang akan di lakukan warga yang akan meminta kejelasan kepada pihak PT BSP tentang lahan sekitar 600 hektar milik warga tersebut.

Dia menyatakan kepada pihak perusahaan PT BSP, bila pada akhirnya nanti dapat terbukti bahwa lahan tersebut milik warga, maka pihak perusahaan segera mengembalikannya kepada mereka. Sehingga permasalahan ini tidak berlarut-larut dan menjadi kabur begitu saja.

"Ya, kalau memang hak masyarakat ya harus di kembalikan. Bahkan, Bupati Muara Enim juga sudah mengeluarkan surat untuk mengukur lahan yang sengketa itu. Tetapi belum dilakukan oleh perusahaan," ujarnya.

Mewakili masyarakat, Samsul Bahri mengingatkan kepada PT BSP agar kooperatif menuntaskan sengketa lahan ini. Ia menilai, pihak perusahaan masih bersikukuh tidak mau menyudahi sengketa lahan tersebut karena mereka sudah  menguasai lahan itu sejak tahun 1990. Dia menambahkan, jika masalah lahan ini tidak segera diselesaikan dengan cara baik-baik, maka warga sudah sepakat akan melakukan aksi damai di lahan sengketa itu.

Camat Tanjung Agung, Rahmat Noviar mengatakan, pemerintah dalam hal ini meminta kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik-baik. Kepada warga, ia juga meminta untuk tidak melakukan hal-hal yang anarkis. Masalah tersebut sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah antara PT BSP dengan warga yang difasilitasi pemerintah.

"Pada intinya terhadap masalah lahan 600 hektar yang diklaim PT BSP itu, kita berharap ada jalan keluar yang terbaik," terang Rahmat.

 

 

Sumber: rmolsumsel

📄 View Comment

Tulis Komentar

4 Komentar

  1. image
    Ignasi Cleto Agustus 29, 12:53

    Usu inani perfecto quaestio in, id usu paulo eruditi salutandi. In eros prompta dolores nec, ut pro causae conclusionemque. In pro elit mundi dicunt. No odio diam interpretaris pri.

    Tanggapi Komentar
Lihat semua komentar

Tulis Komentar

Anda harus Login terlebih dahulu untuk dapat menulis komentar.

    Berita Terkait

    Tidak ada artikel terkait

Pencarian Berita