33 Rabu, 06 Agustus 2014 | 11:58:42

Pemerintah Harus Tangani Sengketa Tanah di Sumut Lebih Bijak

Pemerintah Harus Tangani Sengketa Tanah di Sumut Lebih Bijaksumutpos

Brilian Moktar SE,MM selaku Ketua Komisi E DPRD Sumut menganggap, dalam membenahi masalah sengketa tanah di Sumut, para pejabat dan aparatur hukum yang berwenang umumnya berpihak pada para pengembang. Mereka lebih membela para mafia tanah tersebut dibanding membela kepentingan masyarakat petani. Padahal, sesungguhnya yang lebih berhak atas tanah tersebut adalah masyarakat, khususnya mengenai lahan Eks HGU PTPN-II.

“Dari berbagai kasus yang terjadi, para pejabat kita umumnya lebih cenderung membela kepentingan pengembang, mafia tanah maupun PTPN. Bahkan yang lebih sadisnya lagi, oknum aparat tidak segan-segan melukai masyarakat, dengan dalih penegakkan hukum”, ujar Brilian Moktar setelah menerima delegasi masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani penggarap, di ruang Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Kamis (24/7/14).

Brilian menganggap, selain keberpihakan aparat hukum dalam membereskan masalah ini, kerjasama antara oknum petugas Badan Pertahanan Nasional (BPN) dengan para pengembang dan PTPN dalam hal penguasaan lahan Eks HGU ini cukup kuat. Alhasil, konflik berdarah terus terjadi di wilayah tersebut.

Brian juga mengatakan, bahkan menurut informasi yang didapat, diduga banyak lahan-lahan Eks HGU yang luasnya ribuan hektar ini sudah diperjualbelikan kepada para pengembang dan mafia tanah, oleh oknum PTPN yang bekerjasama dengan petugas BPN atas dasar hukum yang tidak jelas. Buktinya puluhan hektar lahan eks HGU PTPN tersebut saat ini sudah dikuasai oleh para pengembang.

“Saya menilai ini suatu sikap yang tidak adil. Disaat lahan itu dikuasai orang berduit aparatnya tutup mata, tetapi ketika lahan tersebut dikuasai masyarakat, aparat hukum langsung bertindak. Kami dari Fraksi PDI Perjuangan siap membela kepentingan masyarakat petani. Untuk itu kami siap memberikan perlindungan hukum kepada mereka memang jika itu dibutuhkan”, kata Brilian.

Brilian melanjutkan, secara hukum bila suatu lahan habis masa HGU-nya otomatis tanah tersebut kembali kepada negara apabila HGU-nya tidak diperpanjang. Dan bila tanah tersebut dikuasai masyarakat, pihak PTPN tidak berhak melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut, apalagi dengan menggunakan kekuatan aparat hukum ataupun preman, yang akhirnya akan menimbulkan suasana yang tidak kondusif.

 

 

Sumber: analisadaily

📄 View Comment

Tulis Komentar

4 Komentar

  1. image
    Ignasi Cleto Agustus 29, 12:53

    Usu inani perfecto quaestio in, id usu paulo eruditi salutandi. In eros prompta dolores nec, ut pro causae conclusionemque. In pro elit mundi dicunt. No odio diam interpretaris pri.

    Tanggapi Komentar
Lihat semua komentar

Tulis Komentar

Anda harus Login terlebih dahulu untuk dapat menulis komentar.

    Berita Terkait

    Tidak ada artikel terkait

Pencarian Berita