251 Rabu, 23 Juli 2014 | 13:41:36

Hati-Hati Jebakan Kasus Mafia Pailit

Hati-Hati Jebakan Kasus Mafia PailitKompas

Indonesia Property Watch (IPW) berkeinginan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) tentang kasus "mafia pailit" dalam sengketa properti dan perbuatan merugikan para pengembang "nakal". Pihak pengembang tak banyak berbuat, sedangkan pemerintah, yang diwakili Kementerian Perumahan Rakyat juga tidak bedaya menghadapi berbagai kasus yang merugikan konsumen properti.

Hal tersebut dikatakan Direktur Eksekutif IPW, Ali Tranghanda, di Jakarta, Senin (21/4/2014). Ali menyatakan, sekarang IPW  aktif melakukan mediasi antara konsumen dan pihak terkait. Untuk jangka panjang, pihaknya bahkan berniat memasukkan para pengembang tersebut dalam "daftar hitam".

Tak tanggung-tanggung, menurut Indonesia Propety Watch, selama periode Januari – Februari 2014, terdapat 43 pengaduan konsumen properti. Sejumlah 17 kasus berasal dari Jakarta, 16 kasus dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, 8 kasus dari Pulau Jawa lainnya, dan 2 kasus dari luar Jawa.

Sebelum ini, selama tahun 2013, sengketa properti yang ada dalam buku pengaduan Yauasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencapai 121 kasus, atau 15,5 persen dari seluruh jumlah 778 kasus. Angka tersebut menempatkan sengketa property di podidi ketiga teratas, setelah perbankan dan telekomunikasi.

Sudaryatmo selaku Ketua YLKI berkata, bila dilihat dari karakteristik, ada dua jenis pengaduan yaitu terkait landed housing atau perumahan tapak, dan vertical housing atau apartemen. Sengketa disebabkan oleh masalah pra konstruksi, konstruksi, dan saat properti dihuni.

Tetapi, Ali menambahkan, hingga kini tak ada aksi tegas sehingga tidak mungkin ada kemajuan dari kasus-kasus tersebut. Untuk itulah, Ali menegaskan pentingnya pembentukan badan tersendiri untuk menampung keluhan konsumen dan menyatukan semua pihak berkepentingan.

"Kita coba buat badan arbitrase, dulu ada pokja. Zaman (Kemenpera) Djan Faridz diberhentikan. Kita minta ke Kemenpera ada pokja untuk konsumen, karena konsumen banyak (yang mengeluh). BPN, Tata kota, REI, Apersi coba satu mediasi, tapi sampai saat ini tidak ada," ujar Ali.

"Lucunya, berapa kali saya ke konsumen dan ke Kemenpera, tidak ada pemecahan. Diminta diselesaikan antara pengembang dan konsumen, ya tidak bisa. Pengembang lebih kuat. Dengan pokja, ada satu tempat untuk komplain. Kalau tidak ada tempat untuk berkumpul, susah. Dulu cukup ada komunikasi, sekarang tidak," imbuhnya.

 

 

 

Sumber: tribunnews

📄 View Comment

Tulis Komentar

4 Komentar

  1. image
    Ignasi Cleto Agustus 29, 12:53

    Usu inani perfecto quaestio in, id usu paulo eruditi salutandi. In eros prompta dolores nec, ut pro causae conclusionemque. In pro elit mundi dicunt. No odio diam interpretaris pri.

    Tanggapi Komentar
Lihat semua komentar

Tulis Komentar

Anda harus Login terlebih dahulu untuk dapat menulis komentar.

    Berita Terkait

    Tidak ada artikel terkait

Pencarian Berita