285 Senin, 14 Juli 2014 | 14:48:57

Ahok Akan Menerbitkan Ijin Reklamasi dengan Syarat...

Ahok Akan Menerbitkan Ijin Reklamasi dengan Syarat...


Wakil Gubernur DKI Jakarta yang akrab disapa Ahok mengatakan bahwa Izin pembangunan reklamasi 17 pulau buatan di Pantai Utara Jakarta, pasti diterbitkan jika para pengembang yang terlibat di dalamnya memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995.

Beliau juga mengatakan bahwa pembangunan reklamasi akan menjadi program prioritas dibanding Giant Sea Wall yang dinilainya sangat tidak layak (feasible) dibangun untuk saat ini. Ahok menjelaskan, “"Jika konteksnya 10 atau 20 tahun lalu, pembangunan Giant Sea Wall merupakan langkah yang tepat. Tapi untuk saat ini, apakah masih perlu? Apakah feasible? Dulu memang teknologi reverse osmosis (mengubah air laut menjadi air tawar, red) sangat mahal. Tapi kini, air tawar bisa dibeli dengan harga Rp 10.000 hingga Rp 17.000 per meter kubik.”
Untuk saat ini, Pemda DKI Jakarta akan lebih memprioritaskan pembangunan reklamasi Pantai Utara Jakarta. Ahok juga mewajibkan para penyelenggara atau pihak pengembang untuk  memperhatikan kepentingan lingkungan, kepentingan pelabuhan, kepentingan kawasan pantai berhutan bakau, kepentingan nelayan serta fungsi-fungsi lain yang ada di Kawasan Pantura sebagai mana tercantum dalam Pasal 11 Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995.

Ahok menambahkan pihak pengembang yang mengutamakan kepentingan sendiri, oleh karena itu Ahok mewajibkan pihak pengembang  membangun fasilitas teknologi reverse osmosis yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan para penghuni di dalam kawasan pengembangan reklamasi sekaligus tidak merugikan lingkungan sekitarnya.  

Sebagai informasi tambahan, pada era pemerintahan Fauzi Bowo, terdapat 17 izin prinsip reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Dari jumlah  tersebut hanya satu izin pembangunan saja yang dikeluarkan, yakni Pantai Indah Kapuk (PIK) yang digarap Grup Agung Sedayu.

Hanya saja, ijin pembangunan tersebut diketahui  telah berakhir September 2013 lalu. Dengan begitu, secara otomatis, reklamasi di Pantai Utara Jakarta tidak boleh berlanjut sebelum ijin diperpanjang.

Menurut data Walhi Jakarta, selain Grup Agung Sedayu, Pantai Utara Jakarta sepanjang 32 km telah dikavling-kavling oleh sedikitnya 10 perusahaan. Mereka adalah PT Kapuk Naga Indah yang menguasai konsesi lahan seluas 674 hektar, PT Taman Harapan Indah (anak usaha PT Intiland Development Tbk) telah membangun Pantai Mutiara dengan penguasaan lahan 100 hektar, dan Bangun Bakti Esa Mulia menguasai lahan seluas 88 hektar.

Selain itu juga ada PT Muara Wisesa Samudra dengan 160 hektar, PT Pembangunan Jaya Ancol dan BPL Pluit menguasai 290 hektar, PT Jaladri Kartika Ekapaksi 200 hektar, PT Manggala Krida Yudha 375 hektar, dan PT Dwi Marunda Makmur 220 hektar serta Berikat Nusantara menguasai 189 hektar.
 
Sumber: Kompas

📄 View Comment

Tulis Komentar

4 Komentar

  1. image
    Ignasi Cleto Agustus 29, 12:53

    Usu inani perfecto quaestio in, id usu paulo eruditi salutandi. In eros prompta dolores nec, ut pro causae conclusionemque. In pro elit mundi dicunt. No odio diam interpretaris pri.

    Tanggapi Komentar
Lihat semua komentar

Tulis Komentar

Anda harus Login terlebih dahulu untuk dapat menulis komentar.

    Berita Terkait

    Tidak ada artikel terkait

Pencarian Berita