www.peluangproperti.com

Terkait dengan isu pembangunan kawasan barat dan  timur Indonesia yang tidak merata, KemePU menyelenggarakan acara diseminasi di Batam baru-baru ini. Acara yang bertujuan untuk menampung masukan dari para aparat pemerintah daerah dalam rangka penyempurnaan beberapa pedoman bidang penataan ruang ini,  disambut baik oleh Heru Sukmoro selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau.

"Kegiatan diseminasi ini hendaknya dapat meningkatkan kemampuan dan pemahaman bidang penataan ruang bagi aparat pemangku kepentingan di daerah, terutama terkait yang dengan materi penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk penataan ruang, penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Kabupaten serta penjelasan pedoman-pedoman yang ada pada bidang penataan ruang," ujar Heru.

Senada dengan Heru, Suryaman Kardiat  selaku Kasubdit Pengaturan Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I Suryaman Kardiat berharap acara ini dapat memberikan umpan balik bagi para pejabat daerah.

Isu ketidakmerataan pembangunan kawasan barat dan timur Indonesia bukan hanya meliputi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota namun juga masalah kedaulatan pangan, pembangunan di wilayah perbatasan dan pertahanan negara, perencanaan wilayah berbasis pada mitigasi bencana serta isu penyediaan Ruang Terbuka Hijau. Ini disampaikan oleh Dedy Permadi, Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), dikutip dari laman resmi Kementerian PU, Kamis (17/4/2014).

Dedy berharap pemerintah Provinsi dan Kabupaten dapat segera merealisasikan Undang-Undang No. 26/2007 yang mengangkat topik penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Para aparat pemerintah Provinsi dan Kabupaten juga diharapkan dapat melakukan sinkronisasi antara RPJMD dengan RTRW yang ada di masing-masing wilayah guna mempermudah proses perwujudan program pembangunan,

Sumber : Okezone