www.peluangproperti.com

Melihat banyaknya pedagang di pasar-pasar tradisional membawa anaknya saat berjualan, membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan membangun tempat penitipan anak di pasar-pasar tersebut. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP KB) DKI Jakarta Deded Sukendar mengatakan tempat penitipan anak akan dibangun di pasar-pasar yang tersebar di ibu kota. Saat ini sedang dibuat konsep untuk diajukan kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.

“Ide ini muncul saat kita sering melihat pedagang membawa serta anaknya ke pasar. Padahal pasar bukan tempat yang layak untuk anak-anak bermain. Lalu kita lihat ibu bekerja di pasar sambil kupas bawang dan anak terbelengkalai, tidur dimana saja. Makanya kita sedang susun konsep penitipan anak di Pasar,” kata Deded di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (26/2).

Mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini mengungkapkan kesehatan anak menjadi alasan utama munculnya rencana pembuatan tempat penitipan anak di pasar. Untuk mewujudkan rencana itu, saat ini pihaknya sedang melakukan observasi ke beberapa pasar.

Selain itu, BPMP dan KB akan menggandeng PD Pasar Jaya untuk memilih pasar tradisional yang tepat dijadikan proyek percontohan pembangunan tempat penitipan anak. Karena target utama dari rencana ini adalah anak-anak dari keluarga kelas menengah.

Karena untuk masyarakat menengah ke atas sudah ada penitipan anak yang diadakan oleh swasta. Nantinya tempat penitipan ini tidak dipungut biaya alias gratis untuk masyarakat. Sebab, PKK akan dilibatkan sebagai pengasuh anak saat berada ditempat penitipan.

“Kita kerja sama dengan PD Pasar Jaya. Sekarang masih observasi. Kira-kira satu bulan baru kita ajukan ke gubernur. Kami akan melibatkan ibu-ibu PKK yang sudah bersedia untuk membantu,” ujarnya.

Bila rencana itu berhasil, lanjutnya, tidak tertutup kemungkinan pihaknya membuka tempat penitipan anak di rumah susun sederhana sewa (rusunawa) milik Pemprov DKI. Seiring dengan rencana Gubernur DKI Joko Widodo yang sedang giat membangun rusunawa sebagai tempat relokasi warga yang tinggal di bantaran sungai.

Diakuinya, anggaran yang akan digunakan untuk membangun tempat penitipan ini juga dilakukan secara swadaya. Karena memang tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan. Menurut Deded anggaran bisa diambil dari biaya operasional PKK jika ada kelebihan.

"Kan tidak apa-apa kalau ada lebih dialokasikan ke yang lain. Ini bukan mark up loh. Yang penting tugas kita adalah memberikan perlindungan untuk anak-anak," tegasnya.

Penulis : Lenny Tristia Tambun/AF
Sumber : Berita Satu