155 Rabu, 26 Februari 2014 | 10:45:47

UU Kepailitan Disinyalir Ditunggangi Mafia

UU Kepailitan Disinyalir Ditunggangi Mafia

LSM Indonesia Property Watch mengatakan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan disinyalir masih banyak digunakan oleh mafia hukum yang terkait dengan permasalahan kepailitan properti di Tanah Air.

"UU Kepailitan yang ada saat ini diperkirakan masih sarat dengan kongkalikong yang ditunggangi oleh mafia pailit," kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (25/2).

Menurut dia, hal tersebut terindikasi dari adanya putusan pailit beberapa kasus pengembang properti yang mengundang kontroversi. Ia menyebutkan kasus pailit perusahaan properti yang mengembangkan sebuah rusunami di kawasan Jakarta Barat, di mana pengembang rusunami tersebut sudah digugat pailit dan dipailitkan.

"Ironisnya, saat ini konsumen tidak memperoleh haknya sebagai konsumen dan tidak berhak atas unit yang ada. Konsumen hanya diberi ganti rugi 15 persen meskipun banyak konsumen yang telah melunasi unit rusunaminya. Disinyalir terjadi kongkalikong antara kurator dan pihak-pihak terkait yang sangat merugikan konsumen," katanya.

Ali berpendapat bahwa kasus seperti itu ternyata juga mulai menghantui pengembang-pengembang besar.

Kasus-kasus serupa, ujar dia, sering tidak muncul ke permukaan karena konsumen dinilai dalam posisi lemah.

Sebelumnya, Indonesia Property Watch mengatakan perlindungan konsumen properti di Indonesia masih sangat lemah karena masih banyak persoalan yang lebih merugikan konsumen dibandingkan dengan pengembang.

"Perlindungan konsumen properti di Indonesia sangat lemah. Banyaknya pengembang yang mengobral janji. Belum lagi masalah serah terima yang molor lama dan spesifikasi bangunan yang tidak sesuai dengan perjanjian," kata Ali Tranghanda.

Menurut Ali, lemahnya perlindungan konsumen properti di Tanah Air juga dapat dilihat dengan banyaknya pengembang "nakal" yang membangun rumah tanpa mengindahkan peruntukan dan keamanan lingkungan sehingga sistem drainase kota menjadi terganggu.

Ia menegaskan, verifikasi dari pengembang nakal seharusnya bisa mulai dilihat dari perizinan yang diperolehnya termasuk amdal yang seharusnya menjadi persyaratan ketika mereka mau membangun kawasan perumahan.

Namun kenyataannya ada saja pengembang nakal yang membangun perumahan mereka di sempadan sungai seperti yang terjadi di Depok dan Bojong Gede sehingga rumah yang ditempati menjadi rusak akibat kondisi tanah sempadan sungai yang tidak stabil. Dalam kondisi ini konsumen tidak tahu harus mengadu kemana, katanya.

Permasalahan itu, ujar dia, seharusnya menjadi fokus pemerintah karena ternyata ditemukan banyak tata ruang di Indonesia yang berubah sehingga pemerintah daerah yang mengeluarkan izin dengan melanggar aturan seharusnya ditindak tegas. (ID/ths/ant)

Sumber : Investor Daily

📄 View Comment

Tulis Komentar

4 Komentar

  1. image
    Ignasi Cleto Agustus 29, 12:53

    Usu inani perfecto quaestio in, id usu paulo eruditi salutandi. In eros prompta dolores nec, ut pro causae conclusionemque. In pro elit mundi dicunt. No odio diam interpretaris pri.

    Tanggapi Komentar
Lihat semua komentar

Tulis Komentar

Anda harus Login terlebih dahulu untuk dapat menulis komentar.

    Berita Terkait

    Tidak ada artikel terkait

Pencarian Berita