3 Senin, 10 Februari 2014 | 10:37:33

Ada Pengembang Nakal? Nih... Telepon Langsung Pak Menteri!

Ada Pengembang Nakal? Nih... Telepon Langsung Pak Menteri!

Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz akhirnya buka suara terkait kritik soal banyaknya keluhan yang dialami pelanggan di sektor properti selama ini. Bahkan, Menpera Djan Faridz membuka pengaduan langsung bagi warga yang ingin mengadukan permasalahan akibat ulah "pengembang nakal".

"Silakan hubungi langsung nomor saya di 0811995850 bagi siapa saja yang ingin menyampaikan masalah serta ingin mengetahui pelaksanaan program perumahan oleh Kementerian Perumahan Rakyat," kata Djan Faridz pekan lalu.

Menurut dia, nomor yang disebutkan tersebut adalah miliknya sendiri agar bisa memperoleh pengaduan langsung dari warga yang ingin mengadu. Menpera juga mengemukakan bahwa sebelum menelepon nomor tersebut bisa mengirimkan SMS dengan menyertakan nama, jabatan, dan alamat dari warga yang menghubungi dirinya.

Dengan demikian, lanjutnya, berbagai pihak di berbagai daerah diharapkan dapat menyampaikan pengaduan secara langsung agar pengawasan di lapangan juga dapat terpantau dengan lebih baik.

Dia menegaskan bahwa dengan semakin terbukanya partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat juga bakal membuat terwujudnya kualitas hunian yang lebih baik bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Sangat lemah
Hal ini terkait dengan pernyataan dari Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan, asosiasi-asosiasi pengembang seperti Real Estat Indonesia (REI) dan Asosiasi Perumahan dan Permukiman Indonesia (Apersi) sejauh ini tidak dapat menindak bila ternyata pengembang nakal tersebut bukan merupakan anggota asosiasi. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), pun tak berdaya.

"Seharusnya, sebagai asosiasi bisa melakukan pembinaan terhadap anggotanya," ujar Ali beberapa waktu lalu.

Ali mengakui, perlindungan konsumen properti di Indonesia sangat lemah. Masih banyak pengembang mengobral janji, seperti masalah serah terima yang molor lama dan spesifikasi bangunan kerap tak sesuai perjanjian.

Berdasarkan catatan di sepanjang 2013, sengketa properti yang tercatat dalam buku pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencapai 121 kasus, atau sekitar 15,5 persen dari total 778 kasus. Jumlah tersebut menempatkan sengketa properti berada di peringkat ketiga tertinggi, setelah perbankan dan telekomunikasi.

Menurut Ketua YLKI Sudaryatmo, jika dilihat dari karakteristik, terdapat dua jenis pengaduan, yakni terkait landed housing (perumahan tapak) dan vertical housing (apartemen).

"Sengketa dipicu oleh masalah saat pra-konstruksi, konstruksi, dan ketika properti tersebut dihuni. Nah, untuk tahun ini, masalah saat properti tersebut dihuni lebih banyak lagi ketimbang tahun sebelumnya, seiring dengan pesatnya pembangunan apartemen dan perumahan," jelas Sudaryatmo di Jakarta.

Menutup mata
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch menyayangkan Kementerian Perumahan Rakyat yang seharusnya mewakili pemerintah untuk dapat melindungi konsumen ternyata tidak dapat menindak terlalu jauh.

Menurutnya, sebenarnya dalam UU yang ada, "pengembang nakal" dapat terkena sanksi berupa denda sampai kurungan. Namun, permasalahannya sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah untuk UU tersebut sehingga belum dapat diterapkan, ucapnya.

Untuk itu, ia meminta Kementerian Perumahan Rakyat tidak menutup mata dan agar mencermati berbagai keluhan konsumen properti yang saat ini masih dinilai dalam posisi lemah dalam aspek perlindungan konsumen di Indonesia.

"Kemenpera untuk tidak diam melihat banyaknya permasalahan konsumen properti yang ada saat ini," kata Ali Tranghanda.

Namun demikian, lanjutnya, tidak semua dapat dikategorikan karena pengembang seperti berkaitan dengan sertifikat dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang terlambat boleh jadi permasalahan terkait dengan lamanya pengurusan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Tata Kota.

"Pengembang dapat dikatakan nakal bila ada niat mengakali konsumen dengan mengubah atau mengganti apa yang telah disepakati bersama. Sebagai contoh, banyaknya bangunan yang telah jadi, tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi bangunan yang ada," ujarnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch mengemukakan, hal itu karena ketidaktahuan konsumen mengenai bahan-bahan bangunan yang ada, dan itu tidak hanya terjadi di proyek properti menengah bawah, tetapi juga proyek menengah atas.

Sumber : Kompas

📄 View Comment

Tulis Komentar

4 Komentar

  1. image
    Ignasi Cleto Agustus 29, 12:53

    Usu inani perfecto quaestio in, id usu paulo eruditi salutandi. In eros prompta dolores nec, ut pro causae conclusionemque. In pro elit mundi dicunt. No odio diam interpretaris pri.

    Tanggapi Komentar
Lihat semua komentar

Tulis Komentar

Anda harus Login terlebih dahulu untuk dapat menulis komentar.

    Berita Terkait

    Tidak ada artikel terkait

Pencarian Berita