www.peluangproperti.com

Meskipun tidak diwajibkan seperti fasilitas kesehatan (faskes) milik pemerintah,  faskes swasta diharapkan bisa bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat Indonesia. Namun demikian,  saat ini yang masih menjadi kendala sebagian RS swasta belum bergabung dengan BPJS Kesehatan adalah karena kurang memahami sistem JKN dan BPJS itu sendiri.

Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan dan Kesehatan Kamar Dagang Industri (Kadin), James Riady, mengatakan pihak swasta sangat mendukung dan memiliki peranan penting dalam menyukseskan program JKN ini. Hanya saja, menurut James, sosialisasi masih perlu ditingkatkan. Pasalnya belum semua faskes, khususnya swasta yang memahami sistem baru ini dan masih ragu untuk bergabung.

"Kendalanya lebih banyak karena ketakutan RS, lantaran kurang paham tentang BPJS kesehatan. Selain itu, tidak ada dinamisme di dalam rumah sakit untuk bisa meresponi sistem baru," kata James, di sela-sela acara diskusi implementasi BPJS Kesehatan, yang diselenggarakan Kadin bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, di Jakarta, Rabu (5/2) pagi ini.

Saat ini tercatat sebanyak 1750 RS yang telah  bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, di mana  919 diantaranya adalah swasta, dan 641 milik pemerintah. Total seluruh RS di Indonesia sekitar 2200.

Sebanyak 17 RS Siloam di bawah payung Lippo Group sendiri direncakan ke depan akan bergabung dengan BPJS Kesehatan. Walaupun tidak diwajibkan, RS swasta secara bertahap akan menjadi mitra BPJS lantaran seluruh rakyat pada 2019 nanti menjadi peserta BPJS.

James mengatakan, hadirnya BPJS Kesehatan merupakan terobosan dan kemajuan dalam pembangunan bangsa. Selain memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia secara menyeluruh, sistem ini juga membawa keuntungan bagi RS swasta.

Terutama semakin tingginya demand side atau permintaan karena kemampuan warga untuk membeli jasa RS semakin baik. Hal ini meningkatkan pangsa pasar RS.

Hanya saja, kata James, yang menjadi persoalan sekarang adalah suplay side atau ketersediaan baik dari kuantitas maupun kualitasnya masih kurang. Mulai dari fasilitas,  tempat tidur, tenaga kesehatan (nakes), dan layanannya.

Faktor ketersediaan ini perlu dipersiapkan mulai sekarang, terutama untuk menghadapi persaingan pada. ASEAN Economic Community (AEC) pada 2015 mendatang, di mana pasar Indonesia terbuka luas untuk asing, dan sebaliknya. Ini sekaligus menjadi tantangan bagi RS swasta, di mana selain melayani peserta JKN, juga perlu mempersiapkan diri untuk melayani yang  komersial kelas atas bagi level internasional.

Hingga saat ini dari sisi kuantitas, rasio jumlah faskes, tempat tidur dan juga nakes belum cukup memadai bila dibandingkan dengan jumlah penduduk. Kalau pun cukup, distribusinya tidak merata di seluruh pelosok. Dari sisi kualitas, sudah ada perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya, namun masih kurang untuk ke depan. Misalnya belum semua faskes memenuhi akreditasi baik regional maupun internasional.

Indonesia, kata James, punya waktu dua tahun lagi untuk mempersiapkan diri menghadapi moment kompetisi di 2015.  Pasalnya AEC merupakan moment penting terhadap perkembangan ekonomi dunia, di mana saat itu dengan Rp2 triliun Produk Domestik Bruto dan lebih dari 100 juta konsumen kelas menengah ke atas  menjadikan pasar Asean adalah yang terbesar ketiga di dunia.

"Justru persaingan sektor kesehatan kita dimulai tahun 2015. Ini moment penting karena Indonesia sendiri  adalah salah satu negara dalam posisi terbaik karena pertumbuhan ekonominya terbesar di ASEAN," kata James. [D-13]

Sumber : Suara Pembaruan