www.peluangproperti.com

LSM Indonesia Property Watch mempertanyakan ketidakjelasan blue print perumahan dari pemerintah terutama dalam hal menyediakan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Kebijakan perumahan nasional berjalan tanpa arah dan tujuan yang jelas bahkan tidak ada blue print perumahan yang seharusnya menjadi sebuah panduan dalam penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah," kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Menurut Ali, pemerintah sebagai penyedia perumahan rakyat seharusnya bertanggung jawab penuh dalam hal proteksi dan intervensi bahkan sekaligus bertanggung jawab membangun rumah rakyat.

Namun, ujar dia, pemerintah saat ini menyerahkan sepenuhnya pembangunan rumah kepada pengembang swasta.

"Alih-alih membereskan sistem perumahan nasional, malahan pemerintah memuluskan jalan program mobil murah yang sarat konsumtif," katanya.

Ia mengingatkan bahwa perumahan sebagai salah satu dari tiga kebutuhan pokok masyarakat, yang juga salah satu ukuran kesejahteraan rakyat.

Sebelumnya, Real Estate Indonesia menyerahkan blue print (cetak biru) konsep dan arah pembangunan perumahan di Tanah Air secara simbolis kepada Wakil Presiden Boediono saat pembukaan acara Musyawarah Nasional REI 2013.

"Selama satu tahun kami menyiapkan buku blue print konsep dan arah pembangunan real estate di Indonesia," kata Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Setyo Maharso di Jakarta.

Menurut Setyo, blue print tersebut melibatkan banyak masukan dan pemikiran dari anggota REI dan para akademisi dari beberapa perguruan tinggi.

Selain itu, lanjutnya, penyusunan cetak biru arah pembangunan perumahan itu juga melibatkan pandangan pemerintah sebagai regulator.

"Blue print ini menjadi semacam kado pemikiran, peta jalan, dan dapat menjadi acuan bersama, terutama bagi kalangan pemerintah dan pelaku pembangunan perumahan lainnya," kata Ketua Umum REI. (ID/ths/ant)

Sumber : Investor daily