www.peluangproperti.com

LSM Indonesia Property Watch mendesak pemerintah untuk dapat membedakan antara perumahan publik dengan komersial karena hal tersebut selama ini sangat bergantung kepada swasta.

"Pemerintah tidak bisa membedakan prinsip public housing (perumahan publik) dan commercial housing (perumahan komersial)," kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (7/12).

Menurut Ali, dalam penyediaan perumahan publik sebaiknya pemerintah tidak menyerahkan kepada swasta karena akan sangat terikat dengan mekanisme pasar yang ada.

Artinya, ujar dia, harga rumah akan selalu dinaikkan dan sampai kapan pun hal tersebut dinilai tidak akan menyelesaikan masalah backlog (kekurangan perumahan) di Tanah Air.

Ia menyesalkan pemerintah tidak bisa berbuat banyak untuk dapat menyediakan rumah bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal itu disebabkan pemerintah tidak berdaya untuk menyiapkan/membangun rumah-rumah tersebut karena tidak adanya lembaga bank tanah.

"Seharusnya dengan adanya bank tanah pemerintah akan dapat mematok harga tanah yang nantinya akan dibangun rumah-rumah MBR tanpa harus ikut terjebak dalam mekanisme pasar perumahan komersial," katanya.

Ali mengingatkan bahwa kenaikan harga rumah tidak akan menyelesaikan masalah perumahan nasional secara keseluruhan.

Ia berpendapat, setiap kenaikan harga rumah sebesar 10 persen akan menggerus daya cicil masyarakat sebesar 10 persen dan mengurangi pangsa pasar permintaan rumah hingga sebesar 5 persen.

Sedangan dengan kenaikan harga rumah sampai 20 persen, maka pangsa pasar akan menurun hingga sebesar 10 persen.

"Dengan kondisi saat ini 'backlog' perumahan tidak dapat lagi dihitung sebesar 15 juta rumah, melainkan akan membengkak menjadi 21,7 juta unit di tahun 2014," ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, Real Estat Indonesia (REI) menyatakan pihak swasta lebih berperan dalam pembangunan sektor perumahan dibandingkan dengan pemerintah padahal program backlog (kekurangan rumah) di Tanah Air dinilai masih besar.

"Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh REI, yang dikerjakan pemerintah hanya 5 persen, sedangkan 95 persen ditangani oleh swasta, dan sekitar 80 persennya dilakukan oleh anggota REI," kata Ketua Umum REI Setyo Maharso dalam jumpa pers tentang Musyawarah Nasional REI 2013 di Jakarta, Rabu (20/11).

Menurut Setyo, penelitian tersebut seharusnya menjawab perdebatan yang terjadi selama ini yang menganggap bahwa REI tidak membangun rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah harus lebih aktif dalam mengeluarkan kebijakan yang tepat karena masih terdapat persoalan di dalam sektor perumahan nasional. "Masih banyak PR (pekerjaan rumah), seperti bagaimana mengurangi 'backlog'," ujarnya. (ID/ths/ant)

Sumber : Investor Daily