65 Senin, 02 Desember 2013 | 11:25:07

Naikkan Harga Rumah Subsidi, Pemerintah Dianggap Gagal

Naikkan Harga Rumah Subsidi, Pemerintah Dianggap Gagal

Kenaikan harga rumah subsidi (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan/FLPP) akan menambah daftar panjang masyarakat yang tidak mampu membeli rumah. Pemerintah dianggap gagal mengurus perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan kenaikan harga rumah ini terjadi dengan banyaknya desakan kepada pemerintah karena biaya produksi di lapangan sudah tinggi, terkait dengan variabel harga tanah yang semakin tinggi.

"Indonesia Property Watch melihat kondisi ini sebagai sebuah dilema. Naiknya biaya produksi untuk membangun rumah MBR, terutama biaya tanah merupakan bukti gagalnya pemerintah dalam mengendalikan harga tanah," katanya dalam situs IPW, Minggu (1/12/2013)

Seperti diketahui Kemenpera kembali menaikkan harga rumah program FLPP di zona satu dari Rp 88 juta menjadi Rp 105 juta, zona dua naik dari Rp 95 juta menjadi Rp 115 juta dan zona tiga naik dari Rp 145 juta menjadi Rp 165 juta.

Ali mengatakan pertumbuhan harga tanah 2-3 tahun terakhir di sektor perumahan dan properti menengah atas, telah mendongkrak harga tanah disekitarnya, termasuk di lokasi yang tadinya disediakan untuk membangun rumah MBR ikut naik. Dampaknya pengembang akan kesulitan mendapatkan tanah yang murah untuk membangun rumah MBR.

Menurutnya pengembang sah-sah saja meminta adanya kenaikan batasan harga rumah subsidi untuk MBR. Menurut Ali, kenaikan harga rumah ini tidak akan menyelesaikan masalah perumahan nasional secara keseluruhan.

"Setiap kenaikan harga rumah sebesar 10% akan menggerus daya cicil masyarakat sebesar 10% dan mengurangi pangsa pasar permintaan rumah sebesar 3,5%-5%. Dengan kenaikan harga rumah sampai 20%, maka pangsa pasar akan menurun sebesar 5%-10%," katanya

Ia menambahkan dengan kenyataan ini maka kekurangan pasok atau backlog perumahan akan semakin membengkak. Ali menyayangkan sikap pemerintah tidak tanggap dan tidak bergerak cepat untuk dapat menyelaraskan daya beli masyarakat dengan bantuan uang muka atau instrumen subsidi lainnya.

"Janji pemerintah untuk menghilangkan beban biaya-biaya perizinan, listrik, dan PDAM belum juga terlaksana," ujar Ali.

Ali menganggap pemerintah pun tidak dapat berbuat banyak untuk dapat menyediakan rumah MBR, karena saat ini pemerintah tidak berdaya untuk menyiapkan membangun rumah-rumah tersebut karena tidak ada bank tanah.

Menurut Ali, seharusnya dengan adanya bank tanah pemerintah akan dapat mematok harga tanah yang nantinya akan dibangun rumah-rumah MBR tanpa harus ikut terjebak dalam mekanisme pasar perumahan komersial.

Ia mendesak agar bank tanah harus segera dibentuk secepat mungkin bila tidak mau timbul masalah perumahan yang lebih besar lagi. Ali memperkirakan dengan kondisi saat ini backlog perumahan tidak dapat lagi dihitung sebesar 15 juta rumah, melainkan akan membengkak menjadi 21,7 rumah di tahun 2014.

"Inilah gambaran buruknya sistem perumahan nasional kita yang sampai saat ini belum ada blue print yang jelas mengenai arah dan strategi yang akan diambil ke depan," tegas Ali.

Sumber : Detik Finance

📄 View Comment

Tulis Komentar

4 Komentar

  1. image
    Ignasi Cleto Agustus 29, 12:53

    Usu inani perfecto quaestio in, id usu paulo eruditi salutandi. In eros prompta dolores nec, ut pro causae conclusionemque. In pro elit mundi dicunt. No odio diam interpretaris pri.

    Tanggapi Komentar
Lihat semua komentar

Tulis Komentar

Anda harus Login terlebih dahulu untuk dapat menulis komentar.

    Berita Terkait

    Tidak ada artikel terkait

Pencarian Berita