350 Kamis, 14 November 2013 | 09:21:37

Tipu-tipu Pengembang Properti Nakal

Tipu-tipu Pengembang Properti Nakal

Geliat bisnis properti di Indonesia beberapa tahun terakhir melahirkan banyak pengembang baru bermunculan. Tanpa bendera PT atau hanya sedikit lahan, siapa pun bisa menjadi pengembang. Kerap juga ditemukan kasus oknum pengembang nakal yang melakukan kecurangan-kecurangan yang merugikan konsumen. Modusnya banyak seperti menilep uang subsidi untuk prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) hingga membawa kabur uang konsumen.

Menurut Direktur Ekskutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda, praktik kecurangan pengembang masih banyak terjadi di sejumlah proyek perumahan di Indonesia. Apa saja?


1. Ingkar Janji
Fenomena ini sering terjadi dalam transaksi pembelian properti di Indonesia. Konsumen harus lebih jeli saat melihat surat perjanjian antara mereka dengan pengembang. Konsumen bisa mendapatkan kompensasi atas keterlambatan pengembang dalam membangun rumah. Trennya, pengembang menyelesaikan rumah dalam waktu 2 tahun, padahal dalam perjanjian hanya 8 bulan.

"Konsumen itu harus jeli, kalau mereka ada keterlambatan 1 bulan, mereka mendapatkan denda itu ada dalam perjanjian. Kalau bukan uang, biasanya diberi tanah tambahan sama pengembang," jelas Ali.

2. Manipulasi Kredit Pembebasan Lahan
Bagi pengembang yang membangun rumah FLPP (subsidi perumahan) bisa mendapatkan kredit pembebasan lahan dari bank. Nilainya 50% dari harga tanah yang sebenarnya. Pengembang bisa mengakalinya dengan kongkalikong dengan tim penilai harga tanah yang bisa berasal dari pihak independen ataupun perbankan.

Sederhananya, misalkan si pengembang membeli lahan untuk proyek senilai Rp 1 miliar. Dengan demikian mereka seharusnya mendapatkan kredit dari bank sebesar Rp 500 juta. Namun, pengembang dan kecurangannya melalui tim penilai mengaku harga tanah tersebut Rp 2 miliar, maka pengembang nakal ini mendapatkan kredit Rp 1 miliar dari bank. Itu berarti, dalam pembelian tanah, pengembang tidak mengeluarkan modal sepeser pun.

"Itu juga kecurangan, ada kayak gitu mark up harga. Jadi dia modal dengkul doang, padahal kalau ada yang menyebut untuk bisnis properti itu tidak membutuhkan modal, itu salah besar," kata Ali.

3. Jual Rumah di Tanah yang Belum Bebas
Praktek kecurangan semacam ini memang jarang, namun Ali mengatakan masih ada saja pengembang yang melakukan praktik ini. Contohnya apabila si pengembang memiliki tanah 2 hektar utuk sebuah proyek yang dibagi dua. Untuk satu hektar pertama tanahnya sudah dibebaskan, sedangkan si pengembang spekulasi dengan menjual rumah di tanah kedua yang belum terbebaskan dengan cara pre sale.

"Ini masalah perlindungan konsumen, jadi si konsumen seharusnya lebih jeli dalam membeli rumah," jeas Ali.

4. Rekayasa Harga Jual
Kerap kali kita temui pengembang menjual rumah dengan iming-iming diskon. Namun itu hanyalah satu trik pengembang menggaet konsumen. Nyatanya, harga yang ditawarkan adalah sama, atau tanpa diskon.

Sebagai ilustrasi, uang muka untuk rumah dipatok 30%, sedangkan harga rumah Rp 300 juta, itu artinya uang mukanya sekitar Rp 90 juta. Namun

Sebagai bagian dari rekayasa harga, pengembang menaikkan harga rumah menjadi Rp 350 juta dan seakan-akan memberikan diskon uang muka kepada konsumen. Jadi seolah-olah konsumen sebenarnya tidak perlu membayar Rp 105 juta sebagai uang muka, namun hanya Rp 90 juta saja.

"Selama konsumennya mau dan tidak apa-apa, itu sah saja," kata Ali.


5. Loloskan Data Nasabah KPR
Untuk urusan pengajuan KPR, ada beberapa kasus seseorang yang betul-betul bankable namun pengajuan KPR-nya tidak disetujui. Sebaliknya, yang tidak bankable malah disetujui. Ali menduga hal ini terjadi karena kemampuan analis perbankan, namun ia juga tak menutup kemungkinan adanya campur tangan pengembang untuk loloskan KPR.

"Yang lucu gini, banyak yang punya daya beli tapi tidak disetujui, tapi yang tidak ada daya beli disetujui," kata Ali.

Ali mengambil contoh dua orang yang memiliki penghasilan yang sama, A dan B.  Si A mengajukan KPR dengan aplikasi yang penuh dengan berbagai macam tagihan, baik itu motor, kartu kredit, dan sebagainya. Si A diloloskan dalam BI checking dan berhak mendapatkan kredit KPR. Sedangkan B yang sama sekali tidak memiliki utangan atau tagihan, malah tidak mendapatkan kucuran kredit.

"Mestinya  analis bank itu dibekali wawasan yang lebih luas, jangan sampai si analis satu dan dua itu penilainnya beda," harap Ali.

Ia tak menampik soal tindakan pengembang yang ikut campur dalam urusan BI checking dengan memanipulasi data, misalnya besaran pengeluaran dan gaji si pengaju kredit.

"Pengembang membantu konsumen masih dalam batas wajar," jelasnya.

6. Korupsi Dana Subsidi Rumah
Pengembang yang membangun rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau yang biasa disebut rumah subsidi pemerintah, mendapatkan jatah Rp 4 juta per rumah untuk membangun PSU seperti saluran air selokan, badan jalan, dan lainnya.

Namun prakteknya di lapangan, uang Rp 4 juta yang diberikan dengan sistem reimburst ke pemerintah itu tidak dipakai sepenuhnya. Ilustrasinya, pengembang membangun PSU dengan biaya Rp 2,5-3 juta, namun mengklaim ke pemerintah dengan biaya membangun dengan uang Rp 4 juta per rumah. itu berarti pengembang memiliki uang panas setidaknya Rp 1 juta per rumah.

"Kecurangan ini muncul karena kebijakannya kurang baik," kata Ali.


Sumber : Detik

📄 View Comment

Tulis Komentar

4 Komentar

  1. image
    Ignasi Cleto Agustus 29, 12:53

    Usu inani perfecto quaestio in, id usu paulo eruditi salutandi. In eros prompta dolores nec, ut pro causae conclusionemque. In pro elit mundi dicunt. No odio diam interpretaris pri.

    Tanggapi Komentar
Lihat semua komentar

Tulis Komentar

Anda harus Login terlebih dahulu untuk dapat menulis komentar.

    Berita Terkait

    Tidak ada artikel terkait

Pencarian Berita