295 Kamis, 17 September 2015 | 11:40:09

Pemerintah Akan Menjamin Masalah Perizinan Rumah

Pemerintah Akan Menjamin Masalah Perizinan RumahChripstory

Pembangunan untuk perumahan rakyat saat ini sedang marak di kembangkan oleh para developer perumahan, seperti halnya program sejuta rumah yang beberapa waktu lalu telah di canangkan oleh Presiden RI, Jokowi.

Departemen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan berupaya untuk mengurangi hambatan perizinan guna terlaksananya pembangunan perumahan rakyat.

Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan, pihak dari Departemen PUPR akan mengadakan koordinasi dengan beberapa pihak Kementerian yang berhubungan dengan masalah ini, sehingga nantinya akan ada standasrisasi perizinan perumahan yang sama di daerah.

Basuki menuturkan, Kami akan berusaha untuk memangkas perizinan yang dapat menghambat program pembangunan perumahan di daerah. Apalagi pemerintah saat ini sedang meningkatkan pembangunan sejuta rumah untuk masyarakat, pernyataan ini dikatakannya dalam diskusi dengan beberapa pengembang perumahan rakyat di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (15/9/2015).

Guna memangkas perizinan perumahan tersebut, Kementerian PUPR akan merangkul sejumlah kementerian yang berhubungan dengan rencana perizinan yang akan di berlakukan sama bagi semua pembangunan rumah di daerah-daerah, sehingga para pengembang pembangunan perumahan dapat ikut mendukung pembangunan sejuta rumah yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.

Pemangkasan perizinan di daerah ini sesuai dengan arahan Menko Perekonomian, dimana meminta agar dilakukan paket deregulasi yang berarti kebijakan pemerintah dalam meniadakkan atau mengurangi aturan admninistrasi yang mengekang kebebasan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Basuki Hadimuljono mengaku, telah minta real Estate Indonesia (REI) sebagai pelaku pembangunan perumahan dan asosiasi pengembang perumahan lainnya untuk berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan guna mempercepat memberikan masukan untuk paket deregulasi perizinan perumahan ke Menko Perekonomian secepatnya.

Dengan adanya masukan dari para pengembang tersebut, dimana akan disampaikan ke Posko Paket Deregulasi di Kantor Menko Perekonomian, sehingga para menteri yang terlibat di dalam masalah ini dapat segera melakukan pembahasan. Kementerian PUPR berharap pembahasan deregulasi tersebut bisa selesai pada akhir bulan ini.

Eddy Hussy, sebagai Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia mengungkapkan, pihaknya sangat mendukung Kementerian PUPR untuk melakukan upaya pemangkasan izin perumahan di daerah.

Alasannya, selama ini banyak pengembang di daerah yang menyatakan bahwa banyak perijinan di daerah yang menghambat dalam pelaksanaan pembangunan perumahan untuk masyarakat di daerah. Selain itu, di lapangan masih terdapat perbedaaan waktu pengurusan izin serta biaya yang harus dikeluarkan dengan rincian biaya yang membingungkan para pengembang.

Hal inilah yang menjadi tanggung jawab dan tugas pemerintah pusat untuk dapat segera mengatasi masalah perizinan dan memangkasnya, agar lebih di permudah untuk mendapat perizinan pembangunan rumah di daerah-daerah.

 

Sumber : SindoNews

 

📄 View Comment

Tulis Komentar

4 Komentar

  1. image
    Ignasi Cleto Agustus 29, 12:53

    Usu inani perfecto quaestio in, id usu paulo eruditi salutandi. In eros prompta dolores nec, ut pro causae conclusionemque. In pro elit mundi dicunt. No odio diam interpretaris pri.

    Tanggapi Komentar
Lihat semua komentar

Tulis Komentar

Anda harus Login terlebih dahulu untuk dapat menulis komentar.

Pencarian Berita