www.peluangproperti.com

Pemerintah membahas mengenai saran dari  Realestat Indonesia (REI) berkaitan dengan kepemilikan properti asing di Indonesia. Menurut,  Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, apabila orang asing diperbolehkan memiliki properti di Indonesia, maka dapat menggerakkan pasar properti yang saat ini sedang lesu.

"Singapura, Malaysia dan Australia jualan properti di sini. Malah orang Indonesia beli di sana. Makanya, Presiden menerima masukan itu," ujar Basuki di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2015).

Basuki mengatakan, apabila warga Indonesia dapat membeli properti di negara lain, sedangkan penduduk asing tidak dapat membeli di sini, itu artinya negara ini merugi. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo menghimbau kapada Menteri Keuangan untuk mengelaborasi ketentuan apa saja yang diperlukan berkaitan dengan properti di Indonesia.

Apabila pihak asing diizinkan untuk mempunyai properti di Indonesia, maka harus jelas batasan-batasannya. Seperti, hunian apa saja yang  diperbolehkan apakah vertikal atau apartemen. Disamping itu  tipe hunian, juga dijelaskan oleh Basuki bahwa ada pembatasan harga yang dikenakan untuk pihak asing. Selama ini yang di kuatirkan adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak mendapatkan rumah. Oleh karena itu pihak asing boleh membeli hunian dengan harga sekitar Rp 5 miliar ke atas, jadi bukan rumah yang diperuntukkan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR).

Basuki juga menjelaskankan bahwa angka tersebut ditentukan berdasarkan dari pertimbangan asas Pajak Penjualan dan Barang Mewah yang batasannya adalah properti minimal harga sebesar Rp 5 miliar. Terkait jumlah yang dapat dimiliki oleh penduduk asing itu, jelasnya.

Hal ini masih terus didiskusikan di Kementerian Keuangan sebab  berkaitan dengan pemasukan negara. Pada akhirnya, peraturan tentang kepemilikan properti asing juga akan dikeluarkan oleh Kemenkeu.

Sumber : kompas