552 Kamis, 18 Juni 2015 | 09:33:31

Masalah Pembebasan Lahan Terkait Undang-undang

Masalah Pembebasan Lahan Terkait Undang-undangborneonews

Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Agraria dan Tata Ruang mengatakan, bahwa kebanyakan permasalahan mengenai  pembebasan lahan yang selesai dalam waktu lama itu disebabkan belum banyak yang menggunakan instrumen Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 dimana undang-undang ini berisikan tentang  pembebasan lahan.

Sebagai contoh pembebasan lahan pada proyek Tol Cikopo-Palimanan, ketika persemian ruas tol Trans Jawa  Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengomentari secara keras mengenai  pembebasan lahan. Karena, pembebasan lahan tol yang memiliki panjang sekitar  116 km itu dapat diselesaikan selama enam tahun.

Melihat kondisi seperti ini maka jelas dari kritikan yang dilontarkan oleh Presiden bahwa  jangan lagi sampai enam tahun, sebab seni dalam mebebaskan lahan itu adalah seni komunikasi, demikian Ferry mengungkapkan saat di  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Rabu (17/6/2015).

Ferry menjelaskan, pembebasan lahan untuk proyek-proyek infrastruktur pada saat ini dapat berpatokan pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012. Melalui payung hukum ini pemerintah akan berupaya untuk menyosialisasikan pembangunan proyek kepada masyarakat yang akan terkena penggusuran. Jadi menurut Ferry, pada saat  pemerintah melakukan pembayaran, bukan artinya kita langsung melakukan pengusiran, namun dalam hal ini pemerintah tetap akan memberikan tenggang waktu selama enam bulan untuk persiapan mereka pindah, sehingga dinilai sangat manusiawi, dengan demikian masyarakat dapat hidup dengan normal dan setelah masyarakat pindah dari lahan mereka yang telah dibayarkan  maka  proyek dapat berjalan terus.

Ferry  juga mengungkapkan bahwa selama ini  lambannya pembebasan lahan pada program-program pembangunan infrastruktur hanya disebabkan belum banyak yang menggunakan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012.

Menurut Ferry, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012, merupakan undang-undang yang filosofinya adalah menghargai dan menghormati masyarakat sebagai pemilik lahan. Apabila Undang-undang ini dapat dijalankan maka pembebasan lahan akan berjalan dengan baik.

Sumber : okezone

📄 View Comment

Tulis Komentar

4 Komentar

  1. image
    Ignasi Cleto Agustus 29, 12:53

    Usu inani perfecto quaestio in, id usu paulo eruditi salutandi. In eros prompta dolores nec, ut pro causae conclusionemque. In pro elit mundi dicunt. No odio diam interpretaris pri.

    Tanggapi Komentar
Lihat semua komentar

Tulis Komentar

Anda harus Login terlebih dahulu untuk dapat menulis komentar.

Pencarian Berita