236 Senin, 20 April 2015 | 10:47:44

Sebanyak 33.500 Hunian Siap Dibangun Oleh Perumnas

Sebanyak 33.500 Hunian  Siap Dibangun Oleh Perumnaskorannusantara

Jehansyah Siregar, seorang pengamat perumahan dari ITB meyakini bahwa  Perum Perumnas masih sanggup dan mampu untuk membangun sebanyak 33.500 unit hunian rakyat pada tahun 2015 ini. Semuanya dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan apabila mendapatkan  dukungan permodalan yang kuat.

Adapun modal yang diharapkan dari penyertaan modal negara (PMN) adalah lebih dari Rp1 triliun supaya apa yang menjadi harapan dapat terwujud sesuai rencana, jelas Jehansyah ketika  dihubungi, pada hari Minggu (19/4).

Jehansyah berpendapat jika diasumsikan harga untuk satu unit rumah rakyat bagi kalangan masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) Rp 100 juta per unit dikali 33.000 unit dengan demikian  kebutuhan dana oleh Perumnas sudah mencapai Rp 3,3 triliun. Perhitungan ini baru sebatas bangunannya saja belum termasuk harga pengadaan tanah.

Menurut Jehansyah, dana sebesar Rp 1 triliun sebaiknya digunakan sebagai stimulus bagi Perumnas untuk pembangunan perumahan MBR. Pada dasarnya Perumnas membutuhkan dana paling sedikit Rp 5 triliun, hal ini apabila harga sebuah hunian yang dibangun seharga Rp 200 juta sudah termasuk harga tanah dan bangunan. Dengan demikian  jika membangun sebanyak 33.000 unit maka dana yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 6,6 triliun dan sudah termasuk tanah dan bangunan.

Jehansyah juga menambahkan bahwa dalam hal ini pemerintah harus bisa lebih memperkuat dalam hal kapasitas permodalan bagi Perumnas mengingat seharusnya Perumnas mampu  membangun 500 ribu unit hunian. Namun Jehansyah berharap agar kelak Perumnas dapat menjadi lebih besar dari Housing Development Board/HDB seperti di negara Singapura.

Negara Singapura hanya memiliki satu HDB oleh karena itu kita harus bisa lebih hebat 10 kali dari Singapura, sebab negara kita lebih luas dari Singapura.

Pengamat perumahan rakyat dari ITB ini mengatakan bahwa pemerintah harus memikirkan mengenai pengaturan pembangunan perumahan melalui sistem zonasi. Sebagai contoh, Perumnas membangun perumahan di Indonesia bagian tengah tengah sedangkan BUMN lainnya di bagian barat dan timur. Jadi jika kebutuhan akan hunian berada pada waktu yang bersamaan maka pemerintah harus dapat mengatur cara penugasan bagi Perumnas untuk di kota-kota tersebut.

Zulfi Syarif Koto, Ketua Urban Housing Development menjelaskan, dengan adanya  pengalaman, Perumnas di percayai  mampu merealisasikan pembangunan sebanyak 33.000 hunian rakyat.
Seperti yang kita ketahui dahulu Perumnas berhasil  mengembangkan kota Depok dan Klender menjadi kota besar hingga saat ini," ujarnya.

Menurut Zulfi, dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah, maka  hal tersebut tentu akan mudah untuk dilakukan. Terkait PMN yang didapatkan Perumnas hanya sebesar Rp 1 triliun, dia menilai, seharusnya bisa lebih besar lagi mengingat fungsi vital dan tugas utama Perumnas. Namun ia mengapreasiasi hal tersebut.

Zulfi juga mengatakan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat bagi pemerintah untuk mengurus hunian bagi masyarakat. Disamping itu pemerintah juga harus bisa mempersiapkan sebuah lembaga pembiayaan yang dapat memberikan tingakt suku bunga yang relatif murah kepada masyarakat.

DPR RI sebelumnya telah menyetujui pemberian PMN kepada Perumnas sebesar Rp 1 triliun dari pengajuan Rp 2 triliun. Karena PMN hanya disetujui Rp 1 triliun, anggaran akuisisi lahan kemudian diciutkan menjadi Rp 300 miliar dari anggaran semula yakni sebesar Rp 500 miliar. Sisa dana PMN itu sendiri yaitu sebesar  Rp 700 miliar dipergunakan untuk membangun dan merenovasi rumah susun.

Dimana untuk saat inisebagian besar  lokasinya sudah menjadi lahan Perumnas, yang tersebar di 14 provinsi, antara lain Makassar, Palembang, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat.
Ramadhan Dhani Isa , Direktur Eksekutif Youth Forum for Sustainable Development (YFSD) ketika dihubungi menjelaskan bahwa  skema PMN sebesar Rp 2 triliun untuk Perumnas dapat membuat perusahaan plat merah tersebut lebih mempercepat pergerakannya untuk pembangunan rumah bagi MBR.

Beliau juga mengusulkan agar peranan Perumnas dapat dikembalikan seperti pada era Soeharto. Yang dimaksudnya adalah  apabila pemerintah hendak membangun rumah bagi rakyat tidak perlu menggandeng swasta. Sebab menurut beliau  mana ada swasta yang mau bangun rumah tanpa adanya keuntungan atau profit jadi serahkan saja pada Perumnas.

Menutup perbincangan Ramadhan Dhani Isa mengatakan bahwa mengenai target 1 juta rumah yang dicetuskan pemerintah juga harus diimbangi oleh penyediaan lahan oleh BUMN-BUMN. Beliau menyarankan agar setiap pemerintah daerah -kecuali DKI Jakarta  dapat  menyediakan lahan kosong yang bisa dipergunakan untuk dibangun pemukiman MBR.

Sumber: beritasatu

📄 View Comment

Tulis Komentar

4 Komentar

  1. image
    Ignasi Cleto Agustus 29, 12:53

    Usu inani perfecto quaestio in, id usu paulo eruditi salutandi. In eros prompta dolores nec, ut pro causae conclusionemque. In pro elit mundi dicunt. No odio diam interpretaris pri.

    Tanggapi Komentar
Lihat semua komentar

Tulis Komentar

Anda harus Login terlebih dahulu untuk dapat menulis komentar.

Pencarian Berita