1067 Selasa, 24 Maret 2015 | 13:45:44

Upaya Pemerintah Kota Pontianak Dalam Melakukan Pembangunan

Upaya Pemerintah Kota Pontianak Dalam Melakukan PembangunanIlustrasi

Pemerintah Kota Pontianak mengeluarkan peraturan daerah demi pembangunan daerahnya, yaitu dengan mengeluarkan Perda Nomor 5 Tahun 2012 yang berisi tentang retribusi, pungutan, dan lamanya waktu pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Jika Izin Mendirikan Bangunan telat dalam penerbitannya, maka pengembang akan mendapatkan potongan harga. Begitulah yang dipaparkan oleh Edi Rusdi Kamtono yang merupakan wakil Wali Kota Pontianak.

Dalam Perda yang dikeluarkan terdapat jangka waktu pembuatan IMB hanya selama 14 hari, jika sampai dengan waktu tersebut belum terbit maka pengembang akan mendapatkan diskon sesuai dengan yang telah ditentukan.

Adapun diskon keterlambatan penerbitan akan diberikan sebesar 1%, selain itu Pemkot akan memberikan sanksi kepada pejabat yang mengurus hal tersebut.

Selain membuat peraturan baru, pemerintah disana juga akan membangun infrastruktur jalan, jaringan listrik, dan air bersih. Semua itu dilakukan agar Pontianak semakin berkembang, dan akan menarik pengembang karena tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk mengurus fasilitas penunjang dalam proyeknya.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan disana adalah sebesar 0,5% dari NJOP bumi. Komponen retribusi IMB terdiri dari biaya pembinaan dan penyelenggaraan, yaitu biaya pendataan, biaya survey, dan biaya pengawasan. Selain itu juga dikenakan biaya pendaftaran permohonan IMB, biaya administrasi, dan biaya plat IMB.

Biaya administrasi dan pendaftaran permohonan IMB dikenakan sebesar Rp. 1.500, sedangkan untuk plat IMB dikenakan sebesar Rp. 10.000.

Bagi para pengembang yang ingin berinvestasi properti di Pontianak tidak perlu khawatir dengan waktu dan harga yang dikenakan disana, karena pemerintah disana telah memastikan bahwa penerbitan IMB akan selesai sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Jika seandainya terjadi keterlambatan, maka pemerintah tidak akan membiarkan pejabat terkait untuk melakukan kesalahan yang sama dengan cara memberikan sanksi kepadanya.

Semoga dengan adanya peraturan ini dapat mengembangkan Kota Pontianak semakin maju lagi, khususnya dalam bidang properti.

 

 

Sumber : Kompas

📄 View Comment

Tulis Komentar

4 Komentar

  1. image
    Ignasi Cleto Agustus 29, 12:53

    Usu inani perfecto quaestio in, id usu paulo eruditi salutandi. In eros prompta dolores nec, ut pro causae conclusionemque. In pro elit mundi dicunt. No odio diam interpretaris pri.

    Tanggapi Komentar
Lihat semua komentar

Tulis Komentar

Anda harus Login terlebih dahulu untuk dapat menulis komentar.

Pencarian Berita