165 Jum'at, 09 Januari 2015 | 17:03:09

Rencana Realisasi Pembangunan 1 Juta Rumah

Rencana Realisasi Pembangunan 1 Juta Rumahilustrasi

Untuk mengejar kekurangan rumah atau backlog perumahan, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menargetkan pembangunan 1 juta unit hunian pertahun. JK akan menggerakkan berbagai pihak untuk mencapai targetnya tersebut, seperti KemenPuPera, PT Perumnas, BUMN Konstruksi dan Pengembang Swasta. (Baca : Siapa Yang Bertanggungjawab terhadap Backlog Perumahan?)

Saat ini Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah menyusun rencana aksi pencapaian target pembangunan 1 juta rumah tersebut dalam dua minggu ini untuk disampaikan kepada Wapres Jusuf Kalla. Menteri PU & Pera Basuki Hadimuljono mengatakan pada kamis kemarin (08/01) 1 juta unit rumah MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) itu akan berbentuk rumah tapak dan rumah susun. Alokasi anggaran dari APBN adalah Rp 8,2 triliun untuk pendanaan pembangunan 300.000 unit rumah.  

Anggaran tersebut digunakan untuk membangun rumah susn di daerah-daerha perbatasan, terpencil, pulau luar yang ditujukan kepada tenaga medis, anggota polri, TNI dan penjaga perbatasan.

Sedangkan dari pihak Perum Perumnas menyatakan telah menyiapkan belanja modal Rp 600 miliar untuk pembangunan 25.000 unit hunian pada tahun ini. Direktur PT Perumnas, Himawan Arief Sugoto mengatakan sumber dana tersebut adalah dari internal Perumnas. Lahan yang akan digarap Perumnas akan disiapkan pemerintah untuk MBR terutama di dekat kawasan industri.

Dari Perbankan, Direktur Utama BTN, Maryono mengatakan siap akan membantu subsidi bunga dan kredit kepemilikan rumah dalam program pembangunan 1 juta unit rumah. Namun diakuinya belum ditentukan besaran dan bunga yang akan diterapkan. Program subsidi yang berjalan saat ini adalah dengan sistem Fasilitas likuiditas Pembiayaan perumahan (FLPP) dengan bunga 7,25 persen dalam 20 tahun. Maryono berharap bunga untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah bisa kurang dari situ.

Untuk pengembang swasta, pemerintah masih akan tetap menggalakkan program hunian berimbang dan akan dipertegas melalui Peraturan Presiden (Perpres). Dengan kewajiban hunian berimbang tersebut, pengembang swasta diharuskan untuk membangun perumahan rakyat disamping hunian komersil.

Sumber : Bisnis, Tribunnews, PeluangProperti

📄 View Comment

Tulis Komentar

4 Komentar

  1. image
    Ignasi Cleto Agustus 29, 12:53

    Usu inani perfecto quaestio in, id usu paulo eruditi salutandi. In eros prompta dolores nec, ut pro causae conclusionemque. In pro elit mundi dicunt. No odio diam interpretaris pri.

    Tanggapi Komentar
Lihat semua komentar

Tulis Komentar

Anda harus Login terlebih dahulu untuk dapat menulis komentar.

Pencarian Berita