www.peluangproperti.com

Timpangnya pembangunan dan tata kota Indonesia benar-benar perlu menjadi perhatian oleh pemerintah. Disatu sisi pembangunan properti begitu derasnya, sedangkan masih ada pihak yang tinggal di kawasan kumuh. Data dari Kementrian Pekerjaan Umum (PU) menyebutkan pada Agustus 2014 ada 34,4 juta warga tinggal di kawasan kumuh.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan bahwa masalah permukiman kumuh ini harus diikutkan berbagai pihak. Seperti Kemenpera, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Kementrian Lingkungan Hidup. Selain itu, Masyarakat kawasan kumuh juga harus mau untuk diikutkan serta. Dengan ikut serta dalam dunia usaha, mau diakomodir untuk pemberdayaan masyarakat. (Jumat, 3/10)

Saat ini ada sebanyak 3.201 kawasan kumuh di Indonesia. Namun untuk pengentasan kawasan kumuh ini memiliki berbagai halangan. Dimana jumlah orang bertambah, Lahan semakin menipis, lahan semakin mahal. Namun Djoko menyakini kementriannya akan mampu mengentaskan kawasan kumuh hingga 2019.

Kejenuhan Properti
Di pihak lain, ternyata pengembangan properti dan real estate di kota-kota besar sangat tinggi. Semua berpacu untuk membangun properti-properti untuk investor. Konsultan Properti dari Indonesia Property Watch, Ali Tranghada mengingatkan agar potensi kejenuhan pasar gara-gara over supply harus diwaspadai.

Menurut penilaiannya, pasar properti di Jabodetabek relatif sudah jenuh. Fenomena latah masih mewarnai pembangunan di Indonesia. Seperti pengembangan apartemen di Bekasi sudah sangat banyak. Semua mengejar pasar-pasar yang dianggap potensial. Begitu juga pengembangan hotel di Bali, yang sudah memasuki pasar jenuh karena semua berlomba membangun hotel disana.

Aktivitas inilah yang membuat pasar jenuh, investor banyak, harga tanah semakin tinggi, tapi properti malah jadi berlebihan.

Ali mengingatkan bahwa batasan limitasi pasar seharusnya menjadi pertimbangan juga agar pasar properti bisa lebih sehat dan terus solid. Demikian penuturannya yang dilansir dari Indonesia Property Watch yang ditulis pada hari Kamis (2/10).

Sumber : Tempo, Indonesiapropertywatch