www.peluangproperti.com

Anton R. Santoso, Ketua Umum Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), menyatakan bahwa kubunya belum sepenuhnya menerima keputusan Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz yang menghentikan rencana pembiayaan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kubunya akan menunggu kebijakan pemerintah yang baru. Anton berkata, pada acara buka puasa DPP APERSI dan DPD APERSI DKI Jakarta bersama anak yatim di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Selasa (15/7/2014), "Kita tidak akan menempuh jalur hukum lewat pengajuan judicial review ke Mahkamah Agung, sudah tanggung. Biayanya juga tinggi. Jadi, kita tunggu saja kebijakan presiden terpilih nanti."

 Anton juga berpendapat jika aturan tersebut tidak berpihak pada masyarakat, aturan itu bersifat top down dan akhirnya hanya akan menimbulkan masalah baru.

"Menurut saya, ini bom waktu yang ditinggalkan oleh Djan Faridz. Tidak mungkin masyarakat dipaksa tinggal di rumah susun kalau tanahnya masih murah. Rumah susun tidak akan berdiri kalau di sekitar rumah itu harga tanah masih terjangkau," ujar Anton.

"Tapi, dengan Djan Faridz mengeluarkan aturan seperti ini, ini kan tidak berpihak pada masyarakat. Ini kan sistem top down, tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah baru," imbuhnya.

Ia meneruskan, memang ada beberapa daerah yang membutuhkan pembangunan rusun. Kota-kota besar, contohnya Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, dan Makassar membutuhkan hunian vertikal tersebut karena lokasinya yang terbilang padat dan mahalnya harga rumah.

"Kami setuju. Dulu itu kan ada sepuluh daerah kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Makassar, yang memang sudah padat dan harga tanah di perkotaannya sudah mahal. Fungsi rusunami itu memindahkan komuter supaya bertempat tinggal di dekat tempat kerja. Rusunami boleh di kawasan industri, tapi tidak di wilayah Papua, Sulawesi Tengah," tutupnya.

Sumber: Kompas