www.peluangproperti.com

Pengadaan hunian rusun untuk rakyat kini tengah giat diusahakan oleh Kementrian Perumahan Rakyat. Hal ini tentu demi terpenuhinya kebutuhan akan hunian bagi masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah. Biaya yang dikeluarkan untuk masalah ini juga tidak sedikit. Setidaknya anggaran pemerintah cukup untuk mengurangi pasokan hunian yang belum terpenuhi.

Baru-baru ini , melalui laman resmi Kemenpera, Djan Faridz, Menteri Perumahan Rakyat mengeluhkan terbatasnya anggaran untuk pembangunan rusun. Padahal anggaran itu nantinya bisa mengatasi persoalan backlog di Indonesia. Djan Faridz berharap agar di pemerintahan yang  selanjutnya, anggaran  ini dapat dinaikkan menjadi Rp15 triliun. Ia juga menyatakan melalui anggaran Rp15 triliun itu, pihaknya berharap dapat memenuhi pasokan rusun hingga 2.700 rusunawa di seluruh Indonesia untuk jangka waktu satu tahun.

"Dengan anggaran sebanyak Rp15 triliun tersebut, maka dalam satu tahun bisa terbangun 2.700 rusunawa di seluruh Indonesia," ucap Djan yang dikutip dari laman resmi Kemenpera, Selasa (17/6/2014).

Djan mengharapkan dengan dibangunnya rusun-rusun itu, bisa mengatasi solusi keterbatasan lahan. Baginya, tidak ada alasan lagi untuk para pengembang yang selalu menolak untuk membangun rusun dengan beralasan masyarakat belum terbiasa dengan rusun.

"Ditambah dengan laju pertumbuhan penduduk yang meningkat dari tahun ke tahun akan membuat keterbatasan lahan semakin meningkat. Jadi, rusun merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi hal ini," ucap dia.
Nantinya rusun-rusun itu juga bisa digunakan untuk PNS, TNI, Polri, serta kaum buruh. Tak hanya mereka yang bisa menikmati fasilitas rusun, Djan berharap rusun-rusun itu nantinya bisa dibangun untuk anak-anak di pondok pesantren yang ada di Indonesia.

Sumber: Okezone