www.peluangproperti.com

Pemprov DkI Jakarta kini tengah disibukkan dengan berbagai macam pembenahan. Contohnya seperti mengatasi kemacetan, banjir, sampah yang menumpuk. Masalah banjir ini salah satu penyebabnya adalah banyaknya rumah-rumah kumuh yang ada di sekitar bantaran kali dan waduk penampung. Kini keberadaan rumah-rumah itu sedang disterilisasi dengan cara merelokasi warga-warga yang tinggal di sekitar waduk dan kali ke rusun yang sebelumnya sudah disediakan oleh Pemprov DKI.

Contohnya saja, waduk Pluit yang tahap relokasi warganya sudah berjalan. Warga Pluit eks waduk ini dipindahkan ke Rusunawa di sekitar Waduk Pluit. Rusunawa ini dibangun hanya untuk menampung warga-warga relokasi waduk Pluit, tidak untuk warga lain di luar itu. Sama seperti Rusunawa Pulit, 400 unit Rusunawa Muara Baru juga memberlakukan hal yang sama. Namun, penempatan rusunawa ini diduga tidak tepat sasaran sehingga perlu ditertibkan.

Mei lalu sekitar 70 penghuni dari 400 belum melakukan SP yang sebelumnya telah dilakukan oleh pihak Unit Pengelola Rusun Sewa Wilayah 1. Menurut Basuki T Purnama, pihak Pemprov akan menugaskan pemerintah kecamatan serta kelurahan agar menertibkan warga yang bukan berasal dari sekitar waduk untuk tidak tinggal di Rusunawa tersebut.

"Yang boleh tinggal di (rusun) sekitar sini hanya yang mantan tinggal di Waduk Pluit. Yang bukan akan kita usir saja," ucapnya.

Masalah ini timbul karena banyaknya orang yang tinggal di sekitar waduk yang mayoritas warganya mencari penghidupan di wilayah itu. Malah banyak juga yang bekerja di industri ikan Pelabuhan Muara Baru. Ahok juga menjelaskan kalau  pemindahan warga di sekitar waduk ini akan menunggu pembangunan rusun selesai terlebih dahulu karena rusun ini nantinya akan dijadikan tempat relokasi.

"Tunggu rusun siap, mereka kan manusia bukan barang. Jadi mereka akan kita kasih tempat lebih baik, kalau ada salah paham ya wajarlah," tandasnya.

Sumber: Berita Jakarta