Pemerintah Harus Perhatikan Data Perumahan
Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz, mendesak pemerintah daerah di berbagai wilayah di Indonesia benar-benar memerhatikan data perumahan rakyat agar dapat disinergikan dengan program yang dimiliki pemerintah pusat.
"Selama ini untuk memperoleh data perumahan di daerah memang tidak mudah karena kami harus minta ke seluruh kabupaten," kata Djan Faridz dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (24/3).
Untuk itu, Menpera mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk dapat membentuk dinas yang khusus menangani masalah perumahan.
Hal tersebut, lanjutnya, agar data serta jumlah kebutuhan rumah yang diperlukan juga bisa dikoordinasikan dengan baik bersama pemerintah pusat.
"Semoga ke depan Pemda bisa membentuk dinas yang khusus menangani masalah perumahan sehingga kami lebih mudah memberikan bantuan serta program perumahan bisa lebih cepat sampai ke masyarakat," katanya.
Ia memaparkan upaya Kemenpera untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah antara lain dengan membangun rumah susun sewa bagi para santri yang kebanyakan tinggal berdesak-desakan di asrama yang sempit.
Sebelumnya, Menteri Perumahan Rakyat menggalakkan pembangunan sarana mandi, cuci dan kakus (MCK) komunal untuk kalangan pondok pesantren dan masyarakat yang tinggal di sekitar pondok agar dapat hidup lebih sehat.
"Kementerian Perumahan Rakyat saat ini memiliki program pembangunan MCK komunal untuk pondok pesantren dan masyarakat yang menerima bantuan bedah rumah sehingga para santri dan lingkungan sekitarnya bisa hidup lebih sehat dan teratur," kata Djan Faridz.
Menurut Djan, pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah baik pusat maupun daerah.
Pasalnya, ujar dia, dari lingkungan ponpes telah banyak menghasilkan generasi muda serta tokoh-tokoh yang berperan penting dalam perjalanan pembangunan bangsa.
Berdasarkan data yang dimiliki Kemenpera, saat ini jumlah ponpes di seluruh Indonesia mencapai 27.000 pondok dengan jumlah santri dan santriwati 3,4 juta siswa.
Sedangkan pada tahun 2013, jumlah MCK Komunal yang dibangun oleh Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kemenpera yang juga menjadi bagian program Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (BSPK) mencapai 1.900 unit dengan berbagai ukuran.(*/hrb)
Sumber : Investor Daily
Usu inani perfecto quaestio in, id usu paulo eruditi salutandi. In eros prompta dolores nec, ut pro causae conclusionemque. In pro elit mundi dicunt. No odio diam interpretaris pri.