199 Kamis, 13 Maret 2014 | 09:54:37

NJOP Jakarta Dinilai Terlalu Tinggi!

NJOP Jakarta Dinilai Terlalu Tinggi!

Tahun 2014 bisa dikatakan tahun penuh tantangan bagi sektor properti di Indonesia khususnya Jakarta. Betapa tidak, mulai dari kenaikan suku bunga Bank Indonesia (BI), kebijakan Loan To Value (LTV), kondisi ekonomi yang serba tidak pasti di tahun politik, melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar, hingga yang terbaru naiknya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Jakarta yang menembus angka lebih dari 200 persen.

Naiknya NJOP diprediksi ikut mengkerek harga tanah. Pengembangpun jadi ikut pusing akibat kebijakan baru ini. Menanggapi hal ini, dan Head of Research, David Cornelis, KSK Financial Group,  menyebut pengembang harus menyusun strategi baru dalam menyikapi kenaikan NJOP ini.

"Kenaikan NJOP secara umum akan tentu mendorong kenaikan harga properti. Pengembang harus melalukan strategi pass-through kepada konsumen mereka," ucapnya, Rabu (12/3/2014).

Tidak hanya kenaikan NJOP yang drastis, dirinya mengatakan di bulan Februari lalu, pemerintah juga mengeluarkan peraturan mengenai kebijakan penetapan tarif premi asuransi yang berkaitan dengan properti.

"Kenaikan tersebut tentu akan menambah efek signifikan terhadap sektor properti, yang sebelumnya sudah terbebani oleh kebijakan pengetatan uang muka dan inden KPR yang berdampak paling besar pada pasar menengah atas, sedangkan merosotnya nilai tukar rupiah dan kenaikan BI Rate berpengaruh pada kelas menengah bawah,"tambahnya

Dia juga menyebut kenaikan NJOP ini juga tidak tepat. Pada bulan Februari lalu, pemerintah juga mengeluarkan peraturan mengenai kebijakan penetapan tarif premi asuransi yang berkaitan dengan properti.

"Pengembang bersiap menanggung lonjakan harga lahan akibat kenaikan NJOP, efeknya adalah naiknya biaya pajak cadangan lahan yang tentunya membuat PBB naik dengan persentase yang lebih besar," ucapnya.
 
Selain itu, lanjutnya, kenaikan tersebut akan memengaruhi juga besaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pengembang akan terbebani oleh produk yang belum terjual serta anggaran dana akuisisi yang juga akan ikut naik, dan ujungnya berdampak pada turunnya potensi penjualan properti.

Dia menyebut, pemerintah sebaiknya menilai ulang kelaikan penaikannya karena pemerintah harus dapat mengendalikan kenaikan harga lahan, dan penaikan seharusnya dilaksanakan secara bertahap. Kenaikan yang terlalu tinggi memiliki efek ke kelas menengah bawah, karena yang sebelumnya tidak membayar PBB (nilai propertinya berada di bawah NJOP), setelah penaikan NJOP maka harus membayar PBB, begitu juga bagi kalangan menengah atas. Kenaikan PBB selaras dengan kenaikan NJOP.

Dengan kenaikan NJOP ini, lanjut David akan menekan laju industri properti. Di sisi lain, dirinya menyebut jika kenaikan ini dilakukan secara bertahap dan layak akan menjadi "vitamin" bagi sektor properti.

"Saat ini, tercatat rata-rata kenaikan NJOP yang tertinggi ada di kecamatan Gambir, Menteng dan Setia Budi dengan kisaran Rp15,1-15,6 juta per meter persegi. Penaikan terendah di Pasar Rebo, sedangkan tertinggi di Jagakarsa. Harga tanah kelas menengah paling mahal berada di Jakarta Selatan dan Utara, berkisar Rp 8-12 juta per meter persegi, sedangkan kelas atas kisaran Rp 10-18 juta ada di Jakarta Selatan dan Pusat," jelasnya.

"Ingat kata Warren Buffett, Harga adalah apa yang Anda bayar. Nilai adalah apa yang Anda dapatkan,”tandasnya. (wdi)    


Sumber : Okezone

📄 View Comment

Tulis Komentar

4 Komentar

  1. image
    Ignasi Cleto Agustus 29, 12:53

    Usu inani perfecto quaestio in, id usu paulo eruditi salutandi. In eros prompta dolores nec, ut pro causae conclusionemque. In pro elit mundi dicunt. No odio diam interpretaris pri.

    Tanggapi Komentar
Lihat semua komentar

Tulis Komentar

Anda harus Login terlebih dahulu untuk dapat menulis komentar.

    Berita Terkait

    Tidak ada artikel terkait

Pencarian Berita