324 Senin, 10 Maret 2014 | 09:58:14

Mempertanyakan Tanggung Jawab Kemenpera di RUU Tapera

Mempertanyakan Tanggung Jawab Kemenpera di RUU Tapera

Pengamat properti dari Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan, mundurnya pengesahan rancangan undang-undang tabungan perumahan rakyat (RUU Tapera) sebetulnya malah menguntungkan karena bisa lebih membuat RUU ini lebih matang. Hanya, ia merasa heran pemerintah terasa lamban mengawal RUU ini.

"Sebetulnya aneh, karena waktu itu kan pemerintah (Kemenpera) sudah setuju. Tapi, paling tidak, dengan mundurnya ini akan ada waktu untuk membuat RUU ini jadi lebih matang," ujar Ali di Jakarta, Minggu (9/3/2014).

"Saat ini terkesan dipaksakan, dan yang jadi permasalahan adalah, kalau ada pungutan 3 persen dari gaji karyawaan untuk masuk ke Tapera, sedangkan pemerintah tak mau berkontribusi. Lalu, dimana tanggung jawab pemerintah kita," tambahnya.

Ali mengatakan, selain terkesan tergesa-gesa, saat ini belum ada badan yang seharusnya sudah dibentuk sebelum Tapera itu ada. Bahkan, bank tanahnya juga belum disiapkan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera).

"Badan perumahan itu sudah diamanatkan UU, tapi sampai saat ini belum ada. Tapi, badan itu tidak bisa di bawah Kemenpera, apalagi kinerjanya masih belum bagus. Intinya, badan perumahan itu harus dibentuk dulu dan bukan di bawah Kemenpera," kata Ali.

Senada dengan Ali, Eddy Ganefo, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) mengaku setuju penundaan pengesahan RUU Tapera tersebut. Dia mengatakan bahwa pembahasan RUU Tapera terlalu tergesa-gesa.

"Memang, niat awalnya Tapera ini sangat bagus. Bahkan, saya dengan Pak Sri Hartoyo (Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat, red) dari awal melemparkan Tapera ini ke publik. Tapi, ternyata dalam pembahasan sangat tergesa-gesa dan sepertinya terlalu dipaksakan. Saya jadi khawatir hasilnya tidak akan sempurna," ujar Eddy, Sabtu (8/3/2014).

Eddy juga mengungkapkan bahwa dia melihat ada oknum yang memanfaatkan pembahasan RUU Tapera untuk mencari keuntungan.

"Kelihatan dalam pembahasan, seperti ada yang ingin 'berebut kue', ini bahaya sekali. Jadi, saya setuju Tapera ditunda saja dahulu," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, janji Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz, yang dengan optimistis menyatakan bahwa Rancangan Undang-undang Tabungan Perumahan (RUU Tapera) akan disahkan pada 7 Januari 2014 ternyata tidak kesampaian. Pengesahan RUU Tapera mundur lagi

Saat itu, di Griya Indah Serpong, Gunung Sindur, Bogor, Jumat (20/12/2013) lalu, Faridz mengatakan bahwa usulannya soal Tapera sudah disetujui DPR dan akan disahkan dalam rapat final. Menpera bahkan mengatakan akan membentuk badan khusus untuk mengelola tabungan tersebut.

"Usulan kami sudah disetujui DPR dan akan disahkan dalam rapat final pada 7 Januari 2014 mendatang. Setelah itu akan dibentuk sebuah badan khusus yang mengelola Tapera," ujarnya.

Tak hanya itu. Kementerian Perumahan Rakyat bahkan menargetkan RUU Tapera akan diundangkan pada minggu kedua Februari 2014 lalu.

"Mudah-mudahan minggu depan Tapera diselesaikan di Panja (Panitia Kerja) dan bisa dibawa ke Paripurna, diundang-undangkan," ujar Menpera Djan Faridz di Jakarta, Rabu (5/2/2014).

Nyatanya, RUU Tapera tidak jadi disahkan. Keadaan justeru berbalik, karena pengesahan RUU ini malah mundur hingga usai Pemilu April 2014 nanti, tepatnya pada 10 Mei mendatang.

Lucunya, informasi itu tidak dimunculkan oleh pihak Kemenpera. Berita tersebut justeru didapatkan dari Ketua Panitia Khusus UU Tapera DPR RI, Yoseph Umar Hadi, Sabtu (8/3/2014).

Yoseph memastikan DPR belum bisa mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), karena pemerintah mementahkan begitu saja pokok RUU yang sudah disepakati mengenai besaran iuran 3 persen yang wajib dipotong dari penghasilan pekerja.

"Pemerintah tidak serius dan tidak konsisten mengurus Tapera karena mereka menarik lagi pendapat yang sudah disetujui bersama oleh Panitia Kerja. Tidak ada kata sepakat, tidak satu kata di antara kementerian yang terlibat dalam RUU Tapera. Ini adalah kendala utama," ujar Yoseph.

Yoseph menambahkan, pemerintah juga meminta supaya diberikan tenggat untuk melakukan koordinasi ulang lintas kementerian.

"Kementerian yang menunjukkan kata berbeda adalah Kementerian Tenaga Kerja. Mereka meminta untuk menyosialisasikan besaran iuran 3 persen dengan serikat buruh. Padahal, sebelumnya bersama Kementerian Keuangan, mereka sudah setuju," kata Yoseph.

Meski pemerintah menarik kembali kesepakatan, Yoseph yakin, RUU Tapera akan secepatnya diselesaikan. Paling lambat, setelah Pemilu, yakni 10 Mei 2014, DPR akan mengetok palu RUU yang berpotensi meningkatkan kapasitas pembiayaan rumah rakyat tersebut.

"Kami pastikan, setelah reses dan Pemilu, kami langsung menyelesaikannya. Sebab, kalau tidak, RUU ini akan masuk dalam sidang keenam. Ini artinya, ada banyak lagi waktu, tenaga, dan biaya yang harus dikeluarkan serta tidak produktif," imbuh Yoseph.

Dia memastikan, pembahasan RUU Tapera tidak akan memasuki masa sidang keenam.

Editor    : Hilda B Alexander
Sumber : Kompas


 

📄 View Comment

Tulis Komentar

4 Komentar

  1. image
    Ignasi Cleto Agustus 29, 12:53

    Usu inani perfecto quaestio in, id usu paulo eruditi salutandi. In eros prompta dolores nec, ut pro causae conclusionemque. In pro elit mundi dicunt. No odio diam interpretaris pri.

    Tanggapi Komentar
Lihat semua komentar

Tulis Komentar

Anda harus Login terlebih dahulu untuk dapat menulis komentar.

    Berita Terkait

    Tidak ada artikel terkait

Pencarian Berita