www.peluangproperti.com

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengaku hingga saat ini telah melakukan serah terima Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dengan 107 twin block kepada pemerintah kota/kabupaten. Jumlah tersebut termasuk dari serah terima Rusunawa kepada 21 kota/kabupaten yang baru saja dilakukan dengan dihibahkan 44 Twin Block, dengan nilai perolehan sebesar Rp540,22 miliar.

"Hingga saat ini telah dihibahkan ke pemerintah daerah sejumlah 85 twin blok dan dialihstatuskan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejumlah 22 twin blok, termasuk 44 twin blok yang diserahkan hari ini kepada 21 Kota/Kabupaten," jelas Imam di Kantornya, Jakarta, Selasa (21/1/2014).

Direktur Jenderal Cipta Karya Imam D. Ernawi mengungkapkan proses alih status hibah ini merupakan hasil kerja sama yang baik antara beberapa institusi seperti pemerintah daerah, pemerintah pusat (PU) dan Kementerian Keuangan, (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) BPKP, serta Sekretariat Negara.

Namun, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Imam S Ernawi mengatakan, baru sekitar 70 persen pemanfaat rusunawa yang telah dihibahkan kepada pemerintah kota/kabupaten.

"Sebanyak 30 persen itu karena belum tersedianya PLN atau listrik dan air, lalu juga masih menunggu proses hibah," kata Imam di kantornya, Jakarta.

Belum seluruhnya termanfaatkan atau terhuni, kata Imam juga lantaran pemerintah kota/kabupaten yang lambat dalam mengalokasikan anggaran tersebut pada APBD. Melihat hal tersebut, bagi proses 67 twin blok dan 25 twin blok yang masih dalam proses, dirinya berharap sebelum proses terselesaikan, pemerintah kota/kabupaten dapat mengalokasikan dananya dengan tepat.

"Kita meminta kepada Pemda kepada yang baru itu 67 dan 25 twin blok, sebelum bangunan itu selesai sudah mengalokasikan listrik dan air, jadi jangan serial, jadi bisa langsung, supaya tidak jadi alasan," jelasnya.

Selain itu, Imam mengaku Kementerian PU juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk berkeinginan mengisi rusunawa yang telah dihibahkan tersebut.

" Kita turunkan tim sosialisasi, siapa yang siap akan menghuni, ini namanya pendampingan kepada mereka, baik yang on going dan yang belum," tambahnya.

Mengenai perawatan, Imam mengakui, setelah rusunawa telah diserahkan atau dihibahkan kepada pemerintah Kota/Kabupaten berarti sudah tidak ada kuasa lagi dari pemerintah pusat dalam hal ini.

"Kami dipusat lebih melakukan pengawasan umum dan teknis, bukan building to building, sudah jadi asetnya mereka pengawasannya oleh mereka," imbuhnya lagi.

Sementara itu, sambung Imam, hingga akhir RPJMN 2010-2014 nanti Kementerian PU akan menambah 2.498 unit sarusun, atau 20 twinblok dan dua menara di Jatinegara Barat, sehingga total rusun yang dibangun adalah 375,5 twinblok ditambah tiga menara atau 37.080 unit sarusun.

"Atau 34,582 unit Sarusun (Satuan Rumah Rusun), pembangunan rusunawa melalui Kementerian PU dengan dana yang berasal dari APBN sebesar Rp2,8 triliun," tutupnya. (wdi)