155 Senin, 16 Desember 2013 | 10:32:14

Target Rumah Subsidi Belum Tercapai!

Target Rumah Subsidi Belum Tercapai!

Kendati Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) telah menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) dari program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), namun hingga menjelang akhir tahun targetnya belum tercapai. Kemenpera menargetkan penyaluran KPR FLPP tahun ini mencapai 121.000 unit rumah. Hanya tinggal menghitung hari hingga sampai pada pergantian tahun, mampukah sisa target terpenuhi dari 115.000 unit yang telah tersalurkan?
 
Deputi Kemenpera Bidang Pembiayaan Perumahan Sri Hartoyo, mengungkapkan bahwa per 10 November 2013, penyaluran FLPP sudah mencapai 87.761 unit atau senilai Rp4,546 triliun.

Sri mengatakan, pihaknya berharap penyaluran FLPP hingga akhir tahun ini bisa mencapai 100.000 unit. Menurut Sri, biasanya jelang Desember ada penyaluran lebih kencang, bahkan bisa mencapai 20.000. Sayangnya, tahun ini pasokan rumah sulit.
 
Kabar terakhir yang disampaikan Sri di Anyer (13/11/2013), sampai 10 Desember 2013 FLPP sudah terserap 87.765 unit atau 72,5 persen dari target sebesar 121.000 unit. Sri masih optimis, penyaluran kredit FLPP bisa mencapai lebih dari 115.000 unit di akhir tahun.
 
Penyaluran tersendat
Agustus lalu, ketika jumlah capaian KPR FLPP baru 40 persen, Sri mengungkapkan rendahnya penyaluran KPR FLPP merupakan bagian dari siklus properti yang kerap terjadi dalam bisnis perumahan, khususnya rumah bersubsidi. Sri memperkirakan, jumlah peningkatan FLPP akan terjadi pasca lebaran serta akhir 2013.
 
"Kebanyakan masyarakat berpenghasilan rendah pada pertengahan tahun yakni bulan Juni dan Juli memanfaatkan dana yang mereka miliki untuk kebutuhan biaya sekolah anak-anak mereka serta persiapan menjelang lebaran," katanya.
 
Sri juga menggarisbawahi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu sebagai alasan MBR menunda realisasi KPR. Sebenarnya, selain BBM, sektor properti dan sektor ekonomi nasional memiliki beberapa milestone yang bisa mempengaruhi baik pasokan maupun daya beli masyarakat.

Selain kenaikan harga BBM, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pun membawa andil tersendiri, khususnya bagi pengembang yang pada gilirannya berpengaruh terhadap pasokan rumah. Bahkan, pengembang lebih merasakan akibat dari kenaikan harga BBM serta merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.
 
Presiden Direktur PT Duta Pratama Propertindo, Nanan Diana, salah pengembang rumah  bersubsidi, mengatakan bahwa imbas kenaikan BBM dan penguatan dollar AS sangat signifikan dari segi harga material atau bahan bangunan. Namun, karena KPR FLPP merupakan kebutuhan rumah yang mendasar bagi MBR, dari sisi pasar hal itu tidak terlalu berpengaruh.
 
"Efeknya bukan pada pasar, tapi ke pengembangnya, itu yang sangat besar. Paling tidak, sudah mengurangi marjin keuntungan, terasa sekali. Kemudian muncul masalah paling sulit, yaitu belanja tanah untuk lokasi strategis rumah bersubsidi. Akhirnya, kami harus lari ke daerah pinggir. Untungnya, kalau di kawasan industri, seperti proyek kami di Karawang, pasar rumah bersubsidi sangat tinggi per harinya," ujar Nanan di sela workshop pajak untuk anggota DPP Apersi di Jakarta.
 
Menarik, tapi kurang sosialisasi
Selain karena masalah-masalah yang sudah disebutkan sebelumnya, ada lagi alasan KPR FLPP belum tersalurkan dengan lancar. Informasi mengenai fasilitas ini belum diterima dengan baik oleh semua MBR.
 
Menurut Pemimpin Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan Kemenpera, DT Saraswati dalam keterangan pers Kemenpera di Jakarta, informasi mengenai KPR FLPP belum dimaksimalkan. Saraswati meminta para pengembang memanfaatkan fasilitas kredit konstruksi dari bank pelaksana. Program FLPP ini menurutnya sangat penting untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
 
KPR FLPP sebenarnya menarik. Program ini menawarkan suku bunga tetap sebesar 7,25 persen dan tenor selama maksimal 20 tahun. Tidak sedikit pakar dan pelaku properti di Indonesia mengakui, sebagian besar penduduk negara ini, termasuk MBR mampu mencicil, meski tidak mampu membayar uang muka.
 
FLPP untuk siapa?
Sebagai catatan, Kemenpera lewat Deputi Bidang Pembiayaan Sri Hartoyo menjelaskan harga maksimal rumah yang disubsidi pemerintah kini berubah. Untuk wilayah Jabodetabek naik menjadi Rp 115 juta dari semula Rp 95 juta. Sementara, di wilayah lain harga maksimalnya menjadi Rp 105 juta dari sebelumnya Rp 88 juta. Khusus di Papua menjadi Rp 165 juta dari semula Rp 145 juta.
 
Memang, anggota masyarakat yang ingin memperoleh KPR-FLPP tidak mudah karena harus memenuhi persyaratan tertentu. Beberapa persyaratan itu meliputi:
 
- Termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan penghasilan tetap atau tidak tetap maksimal sebesar Rp 3,5 juta perbulan.
 
- Pemohon melampirkan fotokopi KTP, NPWP, dan SPT Tahunan Orang Pribadi atau surat pernyataan penghasilan dari instansi tempat bekerja.
 
- Pemohon diminta membuat surat pernyataan bertanda tangan di atas materai. Surat tersebut berisi pernyataan penghasilan tidak melebihi ketentuan, menggunakan sendiri Rumah Sejahtera Tapak sebagai tempat tinggal, kesediaan untuk tidak memindahtangankan Rumah Tapak sebelum 5 tahun, serta pernyataan bahwa belum pernah menerima subsidi perumahan melalui kredit pemilikan rumah.
 
- Pemohon harus menghubungi Bank pelaksana dan pengembang yang membangun rumah sejahtera tapak. Bank pelaksana itu terdiri dari bank umum, bank umum syariah, bank pembangunan daerah (BPD), serta BPD syariah.
 
Editor    : Hilda B Alexander
Sumber : Kompas

📄 View Comment

Tulis Komentar

4 Komentar

  1. image
    Ignasi Cleto Agustus 29, 12:53

    Usu inani perfecto quaestio in, id usu paulo eruditi salutandi. In eros prompta dolores nec, ut pro causae conclusionemque. In pro elit mundi dicunt. No odio diam interpretaris pri.

    Tanggapi Komentar
Lihat semua komentar

Tulis Komentar

Anda harus Login terlebih dahulu untuk dapat menulis komentar.

    Berita Terkait

    Tidak ada artikel terkait

Pencarian Berita