www.peluangproperti.com

Para pengembang properti mengeluhkan soal beberapa kendala pembangunan rumah murah di Indonesia. Keluhan ini disampaikan langsung di depan Wapres Boediono dan Menpera Djan Faridz. Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Setyo Maharso mengatakan sedikitnya ada 3 masalah utama yang menyulitkan pengembang properti membangun rumah murah.

"Yang menjadi masalah adalah perizinan, pertanahan dan perpajakan," ungkap Setyo saat membuka Musyawarah Nasional REI ke-14 tahun 2013 di Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta, Senin (25/11/2013).

Setyo meminta kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar menindak tegas para petugas BPN yang bermain atau menyulitkan pengusaha membangun rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Dari 3000 anggota kami, mayoritas masih mengeluhkan tentang perizinan dan pertanahan di daerah. Beberapa yang menjadi pengganjal adalah izin lokasi yang berbiaya tinggi dan waktu perizinan yang tidak jelas. Padahal pembangunan perumahan rakyat bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penting dan harus dituntaskan," katanya.

Setyo juga mengeluhkan soal beban biaya perizinan dan sertifikat tanah masih tinggi. Hal ini sangat memberatkan dunia usaha.

"Sehingga kami meminta BPN untuk menindak tegas anggotanya yang bermain atau menyulitkan kami membangun rumah murah. Sertifikat dan kejelasan waktu harga mati bagi kami," tambahnya.

Sedangkan untuk pajak, Setyo meminta agar pemerintah khususnya Kementerian Keuangan memberikan insentif bagi para pelaku usaha. Besaran insentif pajak yang diberikan pemerintah berpengaruh terhadap harga jual rumah terutama bagi MBR.

"Pemberian insentif pajak juga bisa diberikan kepada pelaku usaha agar harga rumah bisa disesuaikan terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah," cetusnya.
(wij/hen)

Sumber : Detik