184 Selasa, 26 November 2013 | 16:50:28

Masih Banyak Rumah Tangga Tempati Rumah tak Layak Huni

Masih Banyak Rumah Tangga Tempati Rumah tak Layak Huni

Sampai saat ini masih banyak rumah tangga di Indonesia yang menempati rumah yang tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai. Selain itu, permukiman kumuh semakin meluas hingga lebih kurang 54.000 hektar (ha). Demikian dikatakan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz, dalam acara Musyawarah Nasional Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) XIV Tahun 2013 di Jakarta, Senin (25/11). Turut hadir dalam acara itu adalah Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan REI, Setya Maharso, dan para pengurus pusat REI.

Djan mengatakan, upaya-upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut telah dilakukan dan akan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya, namun belum cukup untuk mengatasi tantangan tersebut secara siginifikan. Pemerintah telah menempatkan sektor perumahan dan kawasan permukiman sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dan menetapkan berbagai sasaran strategis yang harus dicapai.

Dikatakan, dalam APBN tahun 2014 pendapatan negara direncanakan mencapai Rp 1.662,5 triliun. Jumlah ini naik 10,7% dari target pendapatan negara pada APBNP tahun 2013 yang sebesar Rp1.502,0 triliun. Sementara itu, anggaran belanja negara direncanakan mencapai Rp1.816,7 triliun, naik 5,2% dari belanja negara pada APBNP Tahun 2013 yang sebesar Rp1.726,2 triliun.

Dari jumlah tersebut alokasi untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kemenpera pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 4.56 trilyun atau hanya 0,25 %. Dengan keterbatasan anggaran tersebut sangat tidak memungkinkan pemerintah secara mandiri untuk menyelesaikan pemenuhan salah satu kebutuhan dasar masyakarat, yakni rumah.

Sebagai kebutuhan dasar masyarakat, kata dia, pemerintah  berharap suatu saat bidang perumahan dan permukiman mendapatkan alokasi anggaran yang reasonable seperti bidang pendidikan.

Menurut Djan, rumah/papan selain sebagai kebutuhan dasar juga merupakan hak dasar dan hak asasi yang diatur dalam UUD 1945 pasal 28 H ayat (1) dan UU 39 / 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40. Untuk itu dukungan dan peran aktif pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan lainnya masih tetap diharapkan untuk secara bersama-sama mempercepat pencapaian target pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Djan menambahkan, di penghujung tahun terakhir pelaksanaan RPJMN II (2009-2014) ini, perintah diingatkan kembali untuk menyiapkan landasan kebijakan dan program kegiatan yang lebih operasional, lebih fokus dan terukur untuk memenuhi target-target RPJPN 2005-2025 di bidang perumahan dan permukiman.

Sesuai Undang undang Nomor 17 Tahun Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) tahun 2005-2025, khususnya dalam RPJMN III tahun 2015-2020, telah ditetapkan tujuh prioritas pembangunan infrastruktur, dimana dua dari tujuh prioritas tersebut merupakan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, yaitu pemenuhan Kebutuhan hunian didukung sistem pembiayaan jangka panjang dan terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh.

Djan menambahkan, beberapa program dan kegiatan telah pemerintah lakukan untuk hal tersebut. Di bidang regulasi, pemerintah telah menyiapkan  Rancangan Undang-undang tentang Tabungan Pemerintah (RUU Tapera) yang telah memasuki tahap finalisasi dengan kementerian dan lembaga terkait, serta penyiapan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai tindak lanjut dan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman  serta Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Demikian pula dalam bidang pembiayaan, kata dia, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang jumlahnya meningkat setiap tahun. Tahun 2012/2013 alokasi FLPP mencapai Rp 4,7 trilyun, demikian pula program dan kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas kawasan kumuh dan pemberdayaan masyarakat seperti bantuan stimulan perumahan swadaya.

Program berikutnya yang juga merupakan agenda internasional, kata Djan, adalah terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh. Program ini merupakan pekerjaan rumah yang memerlukan penanganan khusus dan terintegrasi dari semua pemangku kepentingan. “Di sini kami melihat REI dapat berperan secara signifikan, sehingga diharapkan program ini dapat menjadi model sinergitas antara REI dengan pemerintah,” kata dia. (E-8/SP)

Sumber : Investor Daily

📄 View Comment

Tulis Komentar

4 Komentar

  1. image
    Ignasi Cleto Agustus 29, 12:53

    Usu inani perfecto quaestio in, id usu paulo eruditi salutandi. In eros prompta dolores nec, ut pro causae conclusionemque. In pro elit mundi dicunt. No odio diam interpretaris pri.

    Tanggapi Komentar
Lihat semua komentar

Tulis Komentar

Anda harus Login terlebih dahulu untuk dapat menulis komentar.

    Berita Terkait

    Tidak ada artikel terkait

Pencarian Berita