86 Senin, 28 Oktober 2013 | 09:39:27

Bantuan PSU Tak Efektif Redam Harga Rumah

Bantuan PSU Tak Efektif Redam Harga Rumah

Bantuan Prasarana Sarana Umum (PSU) yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) tidak efektif untuk meredam kenaikan harga rumah sederhana bersubsidi. Bantuan itu bahkan rentan terhadap penyelewengan dan menjadikan dana segar yang diperebutkan pihak yang tidak bertanggung jawab.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda, kepada SP, Minggu (27/10) malam mengatakan, tujuan awal dari bantuan ini seharusnya dapat menekan harga rumah karena biaya pembangunan PSU termasuk selokan dan jalan dibantu oleh Kemenpera senilai Rp 4 juta per rumah.

“Alih-alih menekan harga rumah, yang terjadi malahan harga rumah tetap naik dan bantuan tetap masuk ke kantong pengembang nakal yang mengatasnamakan pengembang malas bangun rumah alias MBR,” kata Ali.

Bayangkan, pinta Ali, pengembang memperoleh bantuan dana PSU Rp 4 juta untuk rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dibangunnya. Dana PSU bertambah dari tahun ke tahun dan telah ratusan miliar rupiah dana PSU yang dicairkan menjadi salah sasaran.

Pengucuran dana PSU dengan sistem reimburse (membayar kembali) kepada Kemenpera pun luput dari pengawasan. Menurut Ali, Kemenpera tidak melakukan fungsi pengawasan untuk melihat sejauh mana dana tersebut efektif untuk menurunkan harga rumah.

Menurut Ali, dana bantuan tersebut rentan terhadap penyelewengan hasil kongkalikong antara pengembang nakal dan Kemenpera. Kemenpera menjadi tidak efektif dan cenderung hanya bertujuan untuk mempercepat penyerapan dana bantuan PSU tanpa melihat tujuan dan sasaran dari program yang ada.

“Lagi-lagi kaum MBR hanya dijadikan obyek semata. Sudah sepantasnya semua pihak dapat lebih jujur untuk membantu kaum MBR tanpa memanfaatkan dana PSU dengan berkedok membantu rakyat MBR,” tegas Ali.

Motif yang ada di lapangan, tambah Ali, terjadi dengan melakukan down grade dari spesifikasi konstruksi PSU yang telah ditentukan yang dilakukan oleh kontraktor. Sedangkan nilai yang direimburse tetap sesuai aturan Rp 4 juta/m2. Pengawasan yang dilakukan Kemenpera pun dipertanyakan efektifitasnya sehingga jangan sampai menjadi dana bancakan antara oknum pemerintah dan pengembang atau kontraktor.

Untuk menghindari segala bentuk penyelewengan yang ada, Ali menghimbau pemerintah untuk segera mengkonversi dana bantuan PSU yang ada tersebut menjadi dana bantuan uang muka yang langsung diberikan kepada konsumen. Artinya dana tersebut akan dicairkan kepada bank pemberi KPR bersubsidi FLPP untuk secara otomatis membantu uang muka konsumen senilai Rp 4 juta/m2.

Namun sepertinya bantuan uang muka tersebut menjadi tidak populer karena relatif antara pihak yang terlibat tidak mendapatkan dana ‘segar’ PSU untuk keperluan golongan tertentu.

Hal ini, kata Ali, diperkirakan dapat menghindari dan memperkecil kemungkinan praktek korupsi dan kolusi di kalangan terkait. “Dengan bantuan uang muka tersebut sangat menolong kaum MBR untuk memiliki rumah,” kata dia.

Sumber : Berita Satu

📄 View Comment

Tulis Komentar

4 Komentar

  1. image
    Ignasi Cleto Agustus 29, 12:53

    Usu inani perfecto quaestio in, id usu paulo eruditi salutandi. In eros prompta dolores nec, ut pro causae conclusionemque. In pro elit mundi dicunt. No odio diam interpretaris pri.

    Tanggapi Komentar
Lihat semua komentar

Tulis Komentar

Anda harus Login terlebih dahulu untuk dapat menulis komentar.

    Berita Terkait

    Tidak ada artikel terkait

Terkini

Selengkapnya

Referensi

    Tidak ada artikel terkait

Pencarian Berita