www.peluangproperti.com

Program yang diboomingkan oleh Presiden Joko Widodo dan juga pemerintah Indonesia dalam bidang properti yaitu program satu juta rumah, kini mulai dilirik oleh negara lain di dunia. Salah satunya dengan banyak peminat investor asing yang tertarik akan program ini, misalnya Negara Jepang melalui Panasonic Group dan Toyota Group.

Rildo Ananda Anwar selaku Inspektur Jenderal Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan, saya dan Basuki belum lama ini saja menerima kunjungan dari Panasonic Group dan Toyota Group.

“Panasonic dan Toyota menawarkan diri untuk terlibat diprogram satu juta rumah, karena mereka merasa tertarik. Kini mereka masih mempelajari mekanisme program dan cara kerjanya,” ujar Rildo hari Jumat 05 Mei 2015.

Dalam pertemuan dengan Panasonic Group dan Toyota Group, Ridlo menegaskan jika program ini bersasaran kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), jadi tujuan pasarannya adalah masyarakat menengah ke bawah.

Kini Panasonic Group dan Toyota Group sedang mempertimbangkan konsep kerja sama yang akan mereka jalin dengan pemerintah di Indonesia. kedua grup tersebut akan menjadi pendanaan peminjaman untuk program satu juta rumah ini.

Selain Panasonic Group dan Toyota Group yang notabennya perusahan berasal dari Negara Jepang. Negara Iran pun turut tertarik pada program satu juta rumah ini.

Ketertarikan Negara Iran terhadap program satu juta rumah ini tersirat saat Valioallah Mohammadi Nasrabadi selaku Duta Besar Republik Iran di Indonesia menemui Basuki Hadimuljono selaku Mentri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat.

Pada pertemuan tersebut, Negara Iran menawarkan pula untuk bekerja sama dalam program satu juta rumah. dengan turut dibawa portofolio keberhasilan yang telah Negara Iran cetak selama ini.

“Negara Iran telah memiliki pengalaman membangun rumah murah di negaranya, selama pemerintahan Mahmoud Ahmadinejad (Mantan Presiden Iran). Sasaran mereka pun sama dengan Indonesia, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Basuki.

Rencana kerja sama Iran dengan Indonesia ini belum mencapai kesepakatan. Setelah ini akan dibentuk tim khusus unruk memperdalam, seperti tentang skema yang terkait.

Sumber : Kompas