www.peluangproperti.com

Sejauh ini, pemerintah Malaysia dianggap cukup sukses dalam menekan dan mengendalikan para investor properti untuk melakukan aksi-aksi spekulatif pada produk yang mereka miliki. Sejumlah penurunan mulai terlihat, seperti jumlah pembeli hunian di sejumlah kota sampai target penjualan pengembang yang dibatasi.

Asosiasi Pengembang Seluruh Malaysia mengungkapkan hasil riset tersebut pada akhir minggu lalu dengan menekankan bahwa laju pertumbuhan pasar properti mulai melambat.

Jumlah apartemen yang terbeli pada semester pertama tahun 2014 9 persen lebih rendah jika dibandingkan pada periode sebelumnya pada tahun 2013 lalu. Pemerintah Malaysia mengaku terpaksa melakukan berbagai aksi ‘pendinginan’ karena jumlah bagunan apartemen baru yang tidak berpenghuni semakin bertambah, khususnya di Kuala Lumpur.

“Jumlah pembeli yang berkurang tersebut juga mempengaruhi menurunnya harga pasaran,” tulis asosiasi tersebut di risetnya.

Selain mempengaruhi harga pasaran, perlambatan pasar ini juga berdampak pada proyek pembangunan hunian yang, mau-tak-mau, harus mengurangi target penjualan. UEM Sunrise, salah satu pengembang properti paling besar di Malaysia, sudah mengurangi target penjualannya di tahun 2014 menjadi 599 juta dollar AS (Rp. 7,3 triliun) dari yang sebelumnya 962 juta dollar AS (Rp, 11,7 triliun).

Pemerintah Malaysia akan terus melakukan aksi pengendalian spekulan properti ini hingga beberapa tahun ke depan. Langkah pertama adalah dengan mengharuskan para pengembang properti untuk mendapatkan izin resmi sebagai syarat yang harus dipenuhi sebelum mereka dapat menjual proyeknya secara massal.

Langkah kedua adalah dengan mengenakan pajak konsumsi sebesar 6 persen yang dibarengi dengan transaksi properti pada April 2015.

Langkah ketiga adalah dengan menetapkan kredit pemilik rumah (KPR) yang ketat oleh Bank Negara Malaysia pada baik nasabah maupun pengembang yang ingin membeli properti.

Sumber: Kompas