www.peluangproperti.com

Surat keputusan Nomor 750a/Hk.01.03/12/2014 per 30 Desember 2014 mengenai fungsi rumah susun (rusun) non-hunian. Berdasarkan surat keputusan itulah para penghuni rusun non-hunian merasa resah terkait surat keputusan tersebut yang dikeluarkan oleh pejabat Kepala Biro Hukum dan Kepala Kepegawaian Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Mereka resah kuatir tidak dapat memiliki surat atas tempat tinggal mereka yakni rumah susun (rusun).

Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi DKI Jakarta, Nomor 3375/11-31.300/XI/2014 tertanggal 28 November 2014 mengenai permohonan penjelasan atas fungsi rumah susun, yang tidak dapat dilayani penerbitan SHM sarusun dengan fungsi non-hunian. Surat ini mendapat jawaban dari Kepala Biro Maharani. Biro ini akan menjawab atas keterkaitan dengan surat tersebut.

Buntario Tigris seorang notaries senior, mengatakan surat ini akan menyebabkan timbulnya suatu keresahan bagi para pengembang dan khususnya untuk para konsumen serta pihak terkait seperti perbankan, peri hal nasib akan sertifikat rumah susun.

Terkait adanya selembar surat dari kepala biro hukum tersebut, kini sebagian besar konsumen yang murni penghuni rusun non-hunian tidak bisa melakukan transaksi akta jual beli (AJB), padahal para penghuni telah melunasi semua pembayarannya. Buntario juga mengatakan dengan adanya surat tersebut para pengembang terancam tidak bisa mempunyai sertifikat hak milik (SHM) atas satuan rumah susun (Sarusun), sedangkan bagi pihak perbankan akan terancam kehilangan Hak Tanggungnya, meskipun kredit konstruksi dan kredit pemilikan Sarusun telah di keluarkan.

Kebenaran dari surat ini juga menjadi tanda tanya bagi para penghuni dan pihak-pihak terkait, dan yang menjadi pertanyaan apakah surat tersebut resmi jawaban dari pemerintah yakni Kemepera. Apabila benar yang menjadi pertanyaannya mengapa sama sekali tidak ada solusi dan tidak adanya kepastian hukum, jelasnya.

Sumber : okezone