338 Senin, 16 Februari 2015 | 09:23:59

Pelanggaran Pemprov DKI Dalam Izin Reklamasi Pluit City

Pelanggaran Pemprov DKI Dalam Izin Reklamasi Pluit CityIlustrasi

Puput TD Putra yang merupakan Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta, menerangkan bahwa izin yang diberikan oleh pemprov DKI dinilai telah melanggar peraturan yang ada atas reklamasi Pluit City.

Pulau G yang dibangun oleh pengembang Pluit City merupakan pembuatan daratan baru, yang mana sebelum Pemprov DKI memberikan izin harusnya ada kordinasi dengan KKP.

KKP merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk menentukan perubahan pada pesisir dan pulau- pulau kecil. Yang mana sesuai dengan UUD Nomor 1 Tahun 2014, berkenaan dengan Perubahan Pengelolaan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil.

Dampak negatif dengan izin yang diberikan oleh Pemprov DKI tanpa Koordinasi dengan KKP, akan berpengaruh terhadap Sektor Ekonomi Sosial dan Sektor Ekologi terutama yang ada pada kepulauan seribu.

Adapun dampak yang akan terjadi jika pembangunan Pulau G tersebut dilanjutkan, diantaranya adalah :

 

  • Warga akan kehilangan mata pencariannya. Jika ini terjadi, maka tidak akan adil untuk warga disana.
  • Budaya yang sudah terdapat disana akan pudar, ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
  • Biota laut yang selama ini dilestarikan, terancam punah.

Dengan akibat- akibat yang akan terjadi seperti yang telah dipaparkan, pemerintah seharusnya memikirkan juga kesejahteraan warga disana sebelum mengeluarkan izin.

Izin yang diberikan pada tanggal 7 Januari 2015 lalu, dan dituangkan pada Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tertanggal 23 Desember 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra.

PT. Muara Wisesa Samudra, merupakan entitas anak PT Agung Podomoro Land Tbk. Perusahaan tersebut dipercayakan untuk reklamasi Pulau G Pluit City.

Reklamasi Pulau G Pluit City ini membutuhkan lahan sekitar 160 hektar, yang mana disana akan dibangun ruko, villa, apartement, 20 menara perkantoran, perumahan, hotel, pusat belanja, dan taman.

Pembangunan akan dilakukan 5 tahap, yang mana membutuhkan biaya sekitar 1,5 triliun dengan rencana pembangunan 5 tahun rampung. Target pembangunan diperkirakan selesai pada tahun 2020 mendatang.

Semoga dalam lima tahun mendatang pemerintah dapat merencanakan kesejahteraan warga pulau seribu, agar tidak ada pelanggaran hak asasi manusia.

 

Sumber : Kompas

📄 View Comment

Tulis Komentar

4 Komentar

  1. image
    Ignasi Cleto Agustus 29, 12:53

    Usu inani perfecto quaestio in, id usu paulo eruditi salutandi. In eros prompta dolores nec, ut pro causae conclusionemque. In pro elit mundi dicunt. No odio diam interpretaris pri.

    Tanggapi Komentar
Lihat semua komentar

Tulis Komentar

Anda harus Login terlebih dahulu untuk dapat menulis komentar.

Pencarian Berita